Network
PR BEKASI - Gerakan Mahasiswa Jakarta Raya (Gema-Jak) menggelar aksi unjuk rasa terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Mabes Polri. Gema-Jak melakukan aksi unjuk rasa dengan 5 tuntutan.
Tuntutan pertama, mendesak Mabes Polri turun tangan mendorong Polda Metro Jaya menjadikan Anies Baswedan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran protokol kesehatan.
Tuntutan kedua, mendesak Mabes Polri agar turun tangan menyelidiki kasus dugaan korupsi dana Formula E yang batal diselenggarakan. Tuntutan ketiga, meminta Mabes Polri turun tangan menyelidiki kasus Revitalisasi Monas yang sudah dihentikan dan diduga kuat ada penyelewengan APBD DKI Jakarta.
Baca Juga: Sindir Kaburnya Habib Rizieq, Dewi Tanjung: Nyai Kasih Gelar 'Rizieq bin Kabur'
Tuntutan keempat, meminta Mabes Polri mengungkap dugaan korupsi Proyek Dana Frankfurt Book Fair 2015 yang diduga merugikan negara Rp146 miliar saat Anies Baswedan menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Tuntutan kelima, meminta polisi mengungkap dugaan korupsi pengadaan tanah yang diperuntukkan pembangunan rumah DP Rp0 oleh Anies Baswedan.
Menanggapi aksi unjuk rasa Gema-Jak tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menuturkan pandangannya terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dirinya menyetujui penangkapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebutkan Gema-Jak.
Baca Juga: Sederhanakan Proses Birokrasi, Jokowi Siapkan Perpes Pembubaran 10 Lembaga Negara Non-Kementerian
