Network
PR BEKASI - Papua menjadi salah satu wilayah Indonesia yang dinilai harus diperhatikan agar tidak terjadi lagi diskriminasi.
Kemudian, pembangunan yang dilakukan di Papua juga dinilai akan berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yabg ada di Papua.
Diketahui bahwa hingga kini sudah mulai adanya pembangunan dan perhatian dari pemerintah terhadap pulau yang paling Timur di Indonesia tersebut.
Baca Juga: Mengaku Miris Lihat Tokoh Islam Didiskriminasi, Lieus Sungkharisma: yang Paling Kelihatan Itu HRS
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permanes Mandenas menilai bahwa penanganan persoalan di Papua bukan hanya sekedar dengan implementasi kebijakan terhadap pembangunan.
Namun, menurutnya, yang terpenting adalah tidak terjadi lagi diskriminasi yang berlebihan terhadap masyarakat di wilayah tersebut.
"Namun yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah, termasuk kelompok masyarakat tertentu yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Papua khususnya dalam penanganan masalah sosial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masyarakat Papua di seluruh pelosok Tanah Air," kata Yan Mandenas dalam keterangannya di Jakarta, dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara pada Sabtu, 5 Desember 2020.
Baca Juga: Lagi, Sejumlah Pejabat Kemensos Terjaring OTT KPK terkait Dugaan Korupsi Bansos Covid-19
Ia berharap bahwa pemerintah pusat dalam menyikapi dinamika yang terjadi di Papua saat ini, lebih baik intropeksi diri dan tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang hingga saat ini belum tuntas.
Selanjutnya, Yan menyarankan agar pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat di terima seluruh rakyat Papua tanpa harus menutupi tindakan oknum aparat yang tidak menunjukkan profesionalisme di Papua.
"Jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas . Papua juga ibarat daerah Oprasi Militer yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial politik," katanya.
Baca Juga: Kebijakannya Kembali Diperbincangkan Usai Edhy Ditangkap KPK, Susi Pudjiastuti: Apa yang Keliru?
Ia juga menilai bahwa apapun tuntutan rakyat Papua saat ini merupakan ungkapan kekecewaan terhadap berbagai kejadian dan kejanggalan yang tidak kunjung usai dan dituntaskan penanganannya.
Karna, Yan meyakini, selama pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, akan ada solusi damai di Tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Rakyat Papua butuh perlakuan yang adil, karena tanpa keadilan terjadi di Tanah Papua, eskalasi politik tidak akan berakhir karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri," katanya, mengungkapkan.
Baca Juga: Sindir Pihak yang Sebut PSI Pencitraan, Tsamara: Tapi Seenggaknya Kami Konsisten Tolak Gaji
Untuk itu, Yan mengajak semua pihak untuk menjadikan rakyat Papua sebagai subjek pembangunan melalui partisipasi mereka sehingga masyarakat Papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh Pemerintah.
Di sisi lain, politisi Partai Gerindra itu menilai evalusi dan dialog harus terus dilakukan melalui perangkat pemerintah yang ada dan perilaku aparat perlu dibenahi total melalui kebijakan satuan organisasi sehingga relevan terhadap sikap dan keinginan rakyat Papua.***
