Network
"Adalah tugas Kapolda untuk menjamin yang namanya ketertiban dan keteraturan sosial tersebut, social order, supaya masyarakat bukan hanya merasa aman, tapi dia juga merasa nyaman," katanya.
Baca Juga: Kecewa Lantaran Belum Ada Listrik, Satu Kampung Pilih Golput di Pilkada Kalimantan Barat
Salah satu efek positif dari diterbitkannya kelompok maupun ormas tersebut adalah pulihnya iklim investasi yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
"Supaya iklim investasi ini bisa hidup, economic development need law and order, jadi pembangunan ekonomi ini butuh kepastian hukum dan butuh keteraturan, butuh ketertiban supaya investasi bisa datang. Jadi hukum harus ditegakkan," ujarnya, dikutip dari Antara.
Dia menegaskan tidak boleh ada organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok yang boleh menempatkan dirinya di atas negara.
Baca Juga: Tak Mau Ada Provokator Kegaduhan, HRS Minta Polda Metro Jaya Tak Kerahkan Kekuatan Berlebihan
Di lokasi yang sama, Fadil Imran menegaskan tidak boleh ada organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok yang boleh menempatkan dirinya di atas negara.
"Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara, apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana," ujar Fadil.
"Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun," sambungnya.
Baca Juga: Siap Datangi Polda Metro Jaya Hari Ini, HRS: Saya Tunjukkan Bahwa Kita Warga Negara yang Patuh Hukum
