Network
PR BEKASI - Sejak kedatangan vaksin buatan China, Sinovac, yang diterbangkan, pemerintah Indonesia hingga saat ini masih belum menentukan besaran harga vaksin.
Sebab, vaksin hasil pengembangan Sinovac Biotech tersebut harus melewati tahap-tahap pengawasan, seperti BPOM sebelum diedarkan di masyarakat. Kini mash dalam proses.
Menanggapi respons publik yang bertanya, apakah vaksin Covid-19 tersebut akan digratiskan oleh pemerintah atau harus membayar mandiri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) MUhadjir Effendy angkat suara.
Baca Juga: Digelar Pagi Buta, Mabes Polri Rekonstruksi 53 Adegan Penembakan Laskar FPI di Tol Japek
Dia mengatakan kemungkinan pemerintah akan menanggung biaya vaksin sebesar 50 persen dan sisanya ditanggung secara mandiri oleh masyarakat.
"Ini masih tentatif ya, jadi kemungkinan 50:50," kata Muhadjir Effendy, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 14 Desember 2020.
Saat ini, kata dia, pemerintah masih mengkaji alokasi besaran biaya vaksin yang akan ditanggung dan belum diputuskan.
Baca Juga: Cari Titik Terang Penembakan Laskar FPI, Komisi III DPR Panggil Propam Polri dan Kapolri Idham Azis
"Tadi sudah ada rapat dengan Presiden terkait evaluasi alokasi berapa nanti yang harus ditanggung pemerintah dan berapa yang mandiri," ujarnya.
