Network
PR BEKASI - Melihat situasi hubungan antara pemerintah dan ulama akhir-akhir ini, turut mendapat tanggapan dari Guru Besar Bidang Psikologi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr H Achmad Mubarok.
Menurutnya, saat ini diperlukan dan diharapkan sebuah dakwah santun dan menyentuh yang dilakukan tanpa membenturkan dengan aparat.
Meski begitu dari sisi pemerintah, diharapkan harus berhati-hati dalam mengambil langkah yang tepat, sebab jika tidak, dikhawatirkan justru membuat situasi semakin panas atau rumit.
Baca Juga: Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat, Addie MS Sumringah
Seperti contoh penggunaan militer dalam penanganan yang menurutnya jika itu dilakukan, justru akan mendapat perlawanan lebih kuat lagi, ini lah yang akan menjadi sumber dari terpecahnya sebuah hubungan.
"Jangan sampai di masyarakat muncul anggapan bahwa agama dizalimi, ulama dikriminalisasi, dan segala macam. Harus dijelaskan siapa yang pegang kendali saat ini, Presiden memberi contoh dan arahan kepada bawahannya," kata Achmad Mubarok seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Rabu, 16 Desember 2020.
Lebih lanjut ia berharap, pemerintah dalam membuat kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan masyarakat, sebab tidak jelasnya kebijakan yang ada dapat memunculkan isu atau perdebatan di masyarakat.
Baca Juga: Listrik KPK Padam Saat Peringatan Hari Antikorupsi, Jokowi: Tapi Pemberantas Korupsi Tak Boleh Padam
"Harusnya kita berhenti saling curiga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan seperti kemarin salah satu menteri membuat statemen mencurigai penghafal Qur'an, ini kan malah membuat para ulama bingung," tuturnya.
