Network
PR BEKASI - Melihat situasi hubungan antara pemerintah dan ulama akhir-akhir ini, turut mendapat tanggapan dari Guru Besar Bidang Psikologi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr H Achmad Mubarok.
Menurutnya, saat ini diperlukan dan diharapkan sebuah dakwah santun dan menyentuh yang dilakukan tanpa membenturkan dengan aparat.
Meski begitu dari sisi pemerintah, diharapkan harus berhati-hati dalam mengambil langkah yang tepat, sebab jika tidak, dikhawatirkan justru membuat situasi semakin panas atau rumit.
Baca Juga: Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat, Addie MS Sumringah
Seperti contoh penggunaan militer dalam penanganan yang menurutnya jika itu dilakukan, justru akan mendapat perlawanan lebih kuat lagi, ini lah yang akan menjadi sumber dari terpecahnya sebuah hubungan.
"Jangan sampai di masyarakat muncul anggapan bahwa agama dizalimi, ulama dikriminalisasi, dan segala macam. Harus dijelaskan siapa yang pegang kendali saat ini, Presiden memberi contoh dan arahan kepada bawahannya," kata Achmad Mubarok seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Rabu, 16 Desember 2020.
Lebih lanjut ia berharap, pemerintah dalam membuat kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan masyarakat, sebab tidak jelasnya kebijakan yang ada dapat memunculkan isu atau perdebatan di masyarakat.
Baca Juga: Listrik KPK Padam Saat Peringatan Hari Antikorupsi, Jokowi: Tapi Pemberantas Korupsi Tak Boleh Padam
"Harusnya kita berhenti saling curiga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan seperti kemarin salah satu menteri membuat statemen mencurigai penghafal Qur'an, ini kan malah membuat para ulama bingung," tuturnya.
Dalam pengakuannya, ia menyatakan keprihatinannya atas situasi saat ini yang dilihatnya seperti ada sikap saling curiga. Hal itu menurutnya terlihat ketika ditemukan ulama yang menyuarakan dukungan kepada pemerintah, justru dianggap sebagai antek pemerintah.
Hal - hal tersebut menurutnya menjadi gambaran seolah semua langkah yang diambil pemerintah menjadi dicurigai.
Karena itu, ia mengajak untuk semua pihak dapat berhenti bersikap saling curiga dan diharapkan saling merangkul.
Baca Juga: Alhamdulillah, Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat Tanpa Terkecuali
"Mari kita berhenti saling mencurigai, sudah saatnya untuk kita saling merangkul antarsesama anak bangsa. Misalnya kemarin seperti kasus yang akhir-akhir ini, pemerintah sebaiknya menemuinya atau bahkan merangkulnya, jangan malah dihadap-hadapkan dengan aparat," ujarnya.
Sementara dikatakan Achmad Mubarok, jika ada suatu isu terkait dengan agama, ia meminta pemerintah agar dapat mengadakan pertemuan dengan tokoh alim ulama yang selama ini dianggap netral oleh masyarakat untuk membantu meluruskan persoalan yang ada.
Sebagai contoh khilafah yang menurutnya adalah utopis, sebab itu tidak mungkin terjadi karena negara ini mayoritas menolaknya. Menurutnya hal itu muncul karena ada pihak asing yang bertujuan untuk mengadu domba masyarakat saja.
"Maka pemerintah sebaiknya adakan saja pertemuan para alim ulama, minta tolong saja kepada ulama terkenal seperti Habib Lutfi karena dia dianggap netral oleh semua pihak," kata anggota MPR RI periode 1999-2004 tersebut.
Baca Juga: Menanti Janji Jokowi Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin, Aa Gym: Jika Sudah Halal, Aa Juga Bersedia
Dalam pesannya ia menyampaikan, seharusnya umara (pemimpin) dan ulama dapat saling bekerja sama dan berjalan secara beriringan.
Selain itu, dialog antara pemerintah dengan ulama juga diperlukan agar para pengikut dapat mengambil contoh atas hubungan antara ulama dan pemerintah yang berjalan baik.
"Dibuat seperti seminar saja nanti akan ketemu itu, kalau sudah saling ketemu dan bicara maka nanti yang di bawah-bawahnya juga akan meniru. Jadi kalau ada ulama yang dianggap berseberangan dekati saja langsung dengan jiwa besar, sepanjang tidak menjadi ancaman keamanan," tutur Achmad Mubarok.***
