Network
PR BEKASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada seluruh masyarakat agar dana bantuan sosial (bansos) langsung tunai tidak boleh digunakan untuk membeli rokok.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai mengikuti rapat terbatas bertajuk "Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021".
"Bapak Presiden tadi sudah wanti-wanti untuk tidak digunakan membeli rokok. Sekali lagi, jadi bantuan ini tidak boleh sama sekali untuk digunakan membeli rokok sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden," kata Muhadjir Effendy di Kantor Presiden, Jakarta, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Rabu, 30 Desember 2020.
Baca Juga: Pernah Ditolak Sti Mulyani, Kebijakan Pajak Mobil Baru 0 Persen Telah Disetujui Jokowi
Muhadjir Effendy juga meminta masyarakat untuk memenuhi pedoman yang diterbitkan Kemensos terkait penggunaan dana bansos.
"Untuk (penerima) BLT saya minta keluarga penerima manfaat mematuhi pedoman yang diterbitkan Kemensos, antara lain untuk pangan dan tidak digunakan untuk membeli rokok. Sekali lagi, bantuan ini tidak boleh sama sekali untuk membeli rokok," kata Muhadjir Effendy.
Bahkan, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga akan membuat sistem agar penerima bantuan tidak menggunakan dana bansos untuk membeli rokok.
"Kami akan pantau, karena Insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan alat agar kami mengetahui belanja apa saja yang akan digunakan, dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja," kata Tri Rismaharini.
Baca Juga: Gus Mis Siap Debat dengan Fadli Zon, GP Ansor Akan Fasilitasi dengan Siaran Langsung di TV Nasional
Mensos Risma berharap, bantuan dari pemerintah dibelanjakan untuk kebutuhan bahan sembako yang berguna bagi kehidupan sehari-hari dan bukan barang yang berpotensi merusak kesehatan.
"Instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Kami akan bicarakan, bila hal itu terjadi kami akan lakukan evalusi untuk penerima bantuan. Karena sekali lagi, jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan tapi malah jadi ada masalah karena digunakan untuk rokok," tutur Risma.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor yang juga anggota DPR RI, Luqman Hakim mempertanyakan sikap Tri Rismaharini yang dinilainya terlalu memusuhi rokok.
Baca Juga: Soroti Sejumlah Masalah Bangsa, Nneno Warisman Minta Pemerintah Tidak Anti-Kritik dan Libatkan Ahli
Padahal menurutnya, selama ini ratusan triliun berhasil didapat pemerintah melalui cukai rokok. Belum lagi banyak rakyat yang ikut terlibat dan juga menggantungkan hidupnya pada industri rokok.
Sehingga menurutnya, tak ada yang salah jika masyarakat ingin membeli rokok di warung atau di pasar.
"Ada apa Bu, kok serius banget musuhi sama rokok? Berapa ratus triliun cukai rokok yang diterima negara setiap tahun? Dari mana duit yang dipakai nomboki defisit BPJS Kesehatan? Berapa puluh juta rakyat terlibat dalam rantai industri rokok? Beli rokok di warung/pasar, apa salahnya? Mikir to, Bu!," cuit Luqman Hakim di Twitter, Rabu, 30 Desember 2020.
Dlm keadaan ekonomi mandeg begini, negara ngurus apa yg boleh dibeli dan yg tak boleh? Biarkan rakyat beli apa saja dg duit 300 ribu itu, akan memicu ekonomi bergeliat.
Setahu saya, Presiden @jokowi tegas minta agar BST tidak dipotong, tdk dikorupsi. Tekanannya bukan soal rokok! https://t.co/HGvJv01eXx— Luqman Hakim (@LuqmanBeeNKRI) December 29, 2020
Menurutnya, di saat kondisi ekonomi di Indonesia sedang menurun seperti sekarang, tak sepatutnya negara mengurusi apa yang boleh dan tak boleh dibeli oleh rakyat.
Baca Juga: Siap Debat tentang Populisme Islam, Gus Mis: Jangan Menag, Cukup Kader NU Layani Tantangan Fadli Zon
Luqman Hakim menilai, seharusnya pemerintah membebaskan rakyatnya dalam membelanjakan uang bansos guna memicu geliat ekonomi di Indonesia.
"Dalam keadaan ekonomi mandeg begini, negara ngurus apa yang boleh dibeli dan yang tak boleh? Biarkan rakyat beli apa saja dengan duit Rp300 ribu itu, akan memicu ekonomi bergeliat," kata Luqman Hakim.
Luqman Hakim juga mengatakan, sepengetahuannya Jokowi tidak menekankan soal rokok, tapi meminta agar Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak dipotong atau dikorupsi.
"Setahu saya, Presiden @jokowi tegas minta agar BST tidak dipotong, tidak dikorupsi. Tekanannya bukan soal rokok!," ujar Luqman Hakim.
Baca Juga: Laporan Polisi Naik ke Tahap Penyidikan, Munarman: Santai saja lah, Gak Usah Terlalu Pusing
Diketahui, pemerintah rencananya akan mulai menyalurkan berbagai skema bansos mulai 4 Januari 2021.
Sejumlah bantuan yang akan disalurkan antara lain, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta penerima, dengan indeks penerima manfaat adalah Rp200.000 per bulan untuk Januari-Desember 2021.
Selanjutnya, Program BST pada 2021 ditargetkan untuk 10 juta orang penerima termasuk di Jabodetabek yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia, dengan indeks bantuan per bulannya adalah Rp300.000 bagi setiap penerima manfaat pada Januari-April 2021.
Tak hanya itu, ada juga Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk 10 juta penerima manfaat dengan penyalur Bank Himbara yang akan diberikan dalam 4 tahap yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober.***
