Network
PR BEKASI - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik keputusan pemerintah yang telah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga.
Mardani Ali Sera mengatakan, seharusnya pemerintah memiliki tugas untuk membina ormas, bukan malah membinasakannya.
Menurutnya, seburuk apa pun suatu ormas, pemerintah tetap berkewajiban untuk membina dengan pendekatan sistematis dan penuh kasih sayang sebagai seorang pemimpin.
Baca Juga: Sedih FPI Dibubarkan, Mardani Ali Sera: Negara Punya Tugas Membina, Bukan Menghabisi Ormas
Oleh karena itu, dia menyimpulkan, saat ini ada yang salah dengan pola pembinaan pemerintah terhadap suatu ormas.
Dia juga khawatir, jika semakin banyak ormas dibubarkan, itu artinya demokrasi di Indonesia sedang sakit.
Menanggapi hal tersebut, mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai bahwa yang sakit bukanlah demokrasi di Indonesia, tapi justru ormas yang tak mengikuti aturan dan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Berani Tantang Gus Yaqut Debat Soal Populisme Islam, Gus Mis: Fadli Zon Ini Sepintar Apa Sih?
"Bukan demokrasinya yang sakit, tapi ormasnya yang sakit karena tidak mengikuti aturan dan hukum yang berlaku," kata Ferdinand Hutahaean, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @FerdinandHaean3, Jumat, 1 Januari, 2021.
Bkn demokrasinya yg sakit, tp ormasnya yg sakit karena tidak mengikuti aturan dan hukum yg berlaku.
Kami akan mendukung negara dlm hal ini pemerintah untuk terus membubarkan ormas2 yg tdk ikut aturan, melawan Pancasila dan mendukung radikalisme serta terorisme, sebanyak apapun.! https://t.co/LhLfW7h9tN— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) December 31, 2020
Ferdinand Hutahaean lantas menegaskan bahwa dirinya akan mendukung setiap keputusan pemerintah, terutama keputusan membubarkan setiap ormas yang melanggar aturan.
"Kami akan mendukung negara dalam hal ini pemerintah untuk terus membubarkan ormas-ormas yang tidak ikut aturan, melawan Pancasila, dan mendukung radikalisme serta terorisme, sebanyak apa pun," kata Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Fakta Varian Baru Covid-19: Meski Tertular, Tapi Tidak Terbukti Lebih Parah
Ferdinand Hutahaean menilai, pembubaran FPI tidak sedikit pun mencederai demokrasi di Indonesia.
"Pembubaran FPI sedikit pun tidak mencederai demokrasi yang ada di negeri ini. Demokrasi berjalan dengan baik, dan tidak ada intimidasi yang membuat rakyat takut berdemokrasi atau bersuara," kata Ferdinand Hutahaean.
Menurutnya, keputusan pemerintah sudah tepat, karena merupakan bagian dari merawat kebangsaan dari ormas-ormas yang tidak taat aturan.
"Pembubaran FPI ini adalah bagian dari merawat kebangsaan, menjaga Indonesia dari ormas-ormas yang tidak taat aturan," ujar Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Minta Risma Pastikan BLT Tak Dikorupsi, Luqman Hakim: Jangan Pusingkan Rokok, Rakyat Tak Bodoh Bu!
Ferdinand Hutahaean lantas menjelaskan bahwa kebebasan berserikat, bukan berarti bebas tanpa adanya kontrol dari negara.
Sehingga menurutnya, saat ini tak ada yang salah dengan demokrasi di Indonesia, apalagi sampai disebut sakit.
Hal itu terbukti dengan banyaknya partai politik (Parpol), ormas, dan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hidup berdampingan dengan baik di Indonesia.
Baca Juga: Risma Sering Marah-marah di Depan Publik, Rocky Gerung: Kadang Itu Soal Pencitraan sebagai Pemimpin
"Kebebasan berserikat bukan lah hak yang bebas tanpa bisa dikontrol oleh negara. Kebebasan berserikat dibuktikan dengan banyaknya Parpol, Ormas, LSM, dan lain-lain, yang hidup di negara ini dengan baik," kata Ferdinand Hutahaean.
Oleh karena itu, demi menjaga keutuhan bangsa, Ferdinand Hutahaean menilai, ormas yang menciptakan keresahan harus dibubarkan.
"Tetapi ormas yang menciptakan keresahan, mendukung radikalisme dan terorisme, harus dibubarkan dan tidak boleh bebas," ujar Ferdinand Hutahaean.***
