Network
Lanjutnya Judistira juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi saat ini yang angka positif Covid-19 kian meningkat.
Ditambah lagi dengan fasilitas kesehatan (faskes) yang hampir penuh kapasitas ruang di berbagai lokasi.
Kemudian, ia juga memberi imbauan kepada masyarakat agar bisa menahan diri untuk tidak berpergian bila tidak mendesak dan juga tetap menerapkan serta mematuhi standar protokol yang sudah ditetapkan.
Baca Juga: Gratis! Tinggal 2 Hari Lagi, Segera Daftar Pelatihan Balai Kemnaker Bekasi
"Ya saya kira situasi saat ini, di mana angka positif terus bertambah dan faskes kita juga sudah hampir penuh semua, ini perlu menjadi perhatian semua, khususnya masyarakat untuk bisa menahan diri dalam berkegiatan, kurangi kegiatan yang tidak perlu, dan terus jalankan protokol kesehatan 4M," ucap Judistira.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemprov DKI dapat mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tanpa perlu mendapat persetujuan DPRD DKI, sebagaimana tertulis dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Jakarta.
"Jadi hasil evaluasi Kemendagri berkaitan Perda Penanggulangan Covid-19 itu ada beberapa yang direvisi atau dibatalkan, salah satunya adalah pasal di mana Pemprov dalam memutuskan status PSBB itu perlu persetujuan DPRD," ucap Judistira.
"Argumentasinya adalah ya karena situasinya darurat jadi perlu waktu cepat dalam memutuskan, namun sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah, DPRD DKI Jakarta akan selalu memberikan masukan kepada Pemprov berkaitan dengan situasi di masa PSBB ini," kata dia.
Baca Juga: Pertama Kali di Jabodetabek, Kabupaten Bekasi Punya Produk UMKM yang Tembus Pasar Retail Modern
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pertimbangan terkait kondisi kasus Covid-19 di DKI Jakarta.
