Network
Dia mengatakan, secara prinsip dan moral negara berkewajiban untuk menghindari atau meminimalisir hambatan dan batasan atas kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Oleh karena itu, dalam momentum awal tahun 2021 ini, Nuh mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan melaksanakan spirit dan perintah yang termaktub dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999.
"Setiap masalah yang timbul terkait dengan praktik jurnalistik harus diselesaikan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999," kata Moh Nuh, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, pada Selasa, 5 Januari 2021.
Diketahui sebelumnya, banyak terjadi kasus menonjol yang dihadapi Dewan Pers dalam hal ini adalah ketika 33 media massa siber terbukti telah menggunakan informasi yang tidak akurat, tanpa proses konfirmasi yang memadai terhadap sumber kunci.
Baca Juga: Dua Kadernya Terjerat Korupsi, Survei Buktikan Elektabilitas PDIP dan Gerindra Turun Tajam
Alhasil, melahirkan pemberitaan yang cenderung menghakimi terkait dengan keputusan PTUN tertanggal 3 Juni 2020 tentang keputusan Presiden dan Menkominfo memperlambat dan memutus akses internet di Papua pada tahun 2019 lalu.
Bertolak dari kasus semacam itu, Dewan Pers kembali mengingatkan kepada segenap insan pers Indonesia tentang pentingnya komitmen dan konsistensi untuk menaati KEJ.
"KEJ bagaimana pun adalah tolok ukur utama profesionalisme dan kualitas pers. Ketaatan terhadap KEJ adalah faktor yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap media massa," katanya.***
