Network
Sebab KPK menilai dalam penyelenggaraan bansos, ditemukan persoalan utama yang berhubungan dengan data pengguna, seperti data penerima bantuan, baik kualitas data, hingga transparansi data.
Baca Juga: Dihina Seseorang, Aa Gym: Tidak Semua Kata-kata Harus Didengar, Tidak Semua Tulisan Harus Dibaca
Karena itu KPK berharap ada dilakukan perbaikan pada skema penyelenggaraan bansos agar semakin meningkatkan efektivitas penyaluran menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi penipuan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi (tipikor).
Sementara itu terkait dengan perbaikan yang akan dilakukan, Risma mengatakan akan meminta KPK turut membantunya dalam memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai basis pemberian bansos.
Selain itu ia juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kejaksaan Agung hingga Universitas untuk membantu proses perbaikan masalah yang ada saat ini.
Baca Juga: Menuai Sorotan, KPK Akhirnya Usut Dugaan Korupsi Proyek Toilet Rp98 Miliar di Kabupaten Bekasi
"Ke depan saya terus terang berkirim surat ke KPK, kemudian Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Universitas Indonesia untuk membantu kami dalam proses langkah yang akan kami laksanakan untuk memperbaiki permasalahan yang harus diselesaikan." kata Risma saat di Gedung KPK.***
