Network
PR BEKASI - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma dilaporkan ke Kapolda Metro Jaya lantaran diduga menyebarkan berita bohong melalui aksi blusukannya terhadap gelandangan.
"Dalam hal ini pertemuan bu Risma dengan salah satu gelandangan atau pengemis yang bernama Nursaman di Sudirman dan Thamrin (Jakarta Pusat), itu saya lihat banyak kebohongan," kata pelapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Senin, 11 Januari 2021.
Menanggapi pelaporan tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut, terlepas apakah blusukan Risma tersebut settingan atau bukan, ia menegaskan bahwa dirinya termasuk orang yang tidak pernah setuju dengan lapor-melapor dari kubu mana pun.
Baca Juga: Komentari Kisruh Rumah Tangga Kiwil dan Rohimah, Mbah Mijan: Sepertinya Mas Kiwil Harus Diruwat
Namun dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa, 12 Januari 2021, terkait dilaporkannya Risma ke polisi, menurutnya ini mudah ditebak.
"Kalau ini kan gampang ditebak ya, yang melaporkan pasti bukan yang sering melaporkan para pengkritik Jokowi. Intinya para pelapor ini pasti bukan yang melaporkan Fadli Zon, kira-kira begitu," ucapnya.
Refly Harun yakin laporan tersebut dibuat oleh orang-orang yang tidak pro dengan pemerintah, atau para pengkritik Jokowi.
Namun menurutnya, kebiasaan lapor-melapor yang belakangan terkesan menjadi sebuah budaya baru di Indonesia ini tidak baik bagi demokrasi di Tanah Air.
Baca Juga: Megawati Berharap PDIP Beri Inspirasi, Arief: Bagaimana Mungkin Kalau Masih Rentan Terhadap Korupsi?
"Ini menurut saya tidak sehat, karena itulah berkali-kali saya mengatakan bahwa alangkah baiknya, kita biasa menerima perbedaan pendapat," tuturnya.
Kalaupun memang banyak yang menganggap blusukan Risma adalah pencitraan ungkap Refly Harun, sampaikan kritik saja tapi dalam proses penyampaiannya jangan berlebihan.
"Sampaikan kritik, yang penting ketika kita menyampaikan kritik jangan pula kita yang diadukan jadinya," ucapnya.
"Jadi kalau misalnya kita tidak setuju dengan aksi Risma ya kita kritik, jangan kita adukan ke polisi, kita kritik, kita katakan bahwa datanya tidak valid, dan tidak pernah kita menemukan gelandangan di daerah Sudirman-Thamrin dan biarkanlah masyarakat yang menilainya," sambungnya.
Baca Juga: Jelang Pelantikan Joe Biden, FBI Sebut Kemungkinan Adanya Unjuk Rasa Bersenjata di Seluruh AS
Ia menilai bahwa masyarakat Indonesia juga sudah pintar dan tahu mana informasi yang bisa lebih dipercaya.
"Siapa yang sesungguhnya lebih benar pasti bisa diterima karena dianggap lebih berintegritas, yang penting tadi, kondisinya adalah kita tidak perlu melaporkan Risma, tapi pendukung Risma juga tidak perlu melaporkan siapa pun yang mengkritik Risma," tuturnya.
Refly Harun yakin dengan cara itu, demokrasi di Indonesia bisa lebih lancar dan enak bagi seluruh elemen masyarakat.
"Sebagai contoh misalnya mengenai tewasnya laskar FPI, ketika orang melihat hasil Komnas HAM ya masyarakat terbelah, terbelah antara yang pro dan kontra, pro untuk mengatakan bahwa ini bukan kesalahan pihak yang berwajib, kontra mengatakan ini kesalahan pihak yang berwajib," ucapnya.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 12 Dibuka Tahun 2021, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya
Bahkan bukan soal pernyataan Komnas HAM saja, pada peristiwa tewasnya laskar FPI pun ia yakin masyarakat sudah terbelah antara yang mendukung polisi dan yang mendukung FPI.
Justru menurut Refly Harun, hal tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah negara Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara demokrasi.
"Itu wajar saja dalam sebuah dinamika, yang paling penting adalah tidak menggunakan kekuasaan apa pun untuk membungkam baik mereka yang pro maupun yang kontra dalam masalah ini," tuturnya.
Oleh karena itu ia berharap ke depannya, biarlah masyarakat yang menilai kebenaran sebuah kasus dan tidak perlu saling lapor-melapor satu sama lain.
Baca Juga: Sesalkan Ucapan Jokowi yang Klaim Kendalikan Covid-19, Rachland Nashidik: Kurang Menunjukkan Empati
"Jadi biarlah kasus ini dikawal masyarakat secara bersama-sama dan masing-masing pihak menunjukkan integritasnya, siapa yang genuine siapa yang berbohong. Jadi peran serta masyarakat itu dibutuhkan seperti itu," ucapnya.
Soal Risma, jika memang dia melakukan ini sebagai sebuah settingan atau buatan, Refly Harun yakin lama-kelamaan itu akan menjadi bumerang baginya.
"Ya lama-lama nanti dia akan tergerus sendiri legitimasinya, justru karier politiknya yang tadinya moncer akan setop sendiri, tapi kalau dia melakukannya dengan genuine, dengan sebuah kesadaran yang baik, maka bisa saja reputasinya terus meningkat," tuturnya.
Jadi biarlah menurutnya, waktu yang akan menjawabnya bukan polisi, apalagi sampai ditangkap atau didatangi rumahnya tengah malam dengan puluhan petugas, justru itu yang membuat demokrasi semakin tidak sehat.
Baca Juga: Hujan Deras Guyur Wonosobo dan Kebumen, Jalan Wadaslintang-Prembun Ambles Hingga Terputus Total
"Saya selalu mengatakan tangkaplah orang-orang jahat, koruptor itu harus ditangkap, jangan sampai menangkap orang-orang yang hanya berbeda pendapat," ucapnya.
"Jadi mudah-mudahan kita dewasa dalam berdemokrasi, balaslah pendapat dengan pendapat, kalau melihat sebuah fenomena yang kita tidak sukai, kita buat opini, kita kritik agar orang tahu kita tidak setuju dengan aksi blusukan bu Risma, dan yang penting tidak melaporkan bu Risma," tutupnya.***
