Network
PR BEKASI - Sikap penolakan yang dilontarkan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning terhadap vaksinasi Covid-19 sangat disayangkan sejumlah pihak, termasuk oleh Epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand), Sumatra Barat Defriman Djafri.
Dalam pernyataannya, ia menyayangkan sikap Ribka Tjiptaning yang mengatakan bahwa ia beserta keluarga tidak mau divaksin dengan sejumlah alasan yang dikemukakan.
Hal itu disampaikannya saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 12 Januari 2021 lalu.
Baca Juga: Banyak Warga yang Tolak Vaksinasi, Ferdinand Hutahaean: Negara Bisa Paksa, Tapi Saran Saya Tak Perlu
Merujuk dari data riwayat pendidikan, diketahui Ribka Tjiptaning sempat menempuh S1 Kedokteran pada tahun 1978-2002 lalu di Universitas Kristen Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ahli Asuransi Kesehatan di Universitas Indonesia.
"Dia seorang dokter, seharusnya paham bagaimana cara kerja dan efektivitas vaksin selama ini," kata Defriman seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Kamis, 14 Januari 2021.
Menurut Defriman, Ribka yang kini merupakan wakil rakyat dengan latar belakang keilmuan di bidang kesehatan, seharusnya dapat membantu pemerintah menjelaskan kebaikan vaksin kepada masyarakat.
Defriman juga berpandangan bahwa tanggapan Ribka yang mengungkit dampak vaksin kaki gajah dan vaksin polio di Indonesia, seharusnya tidak bisa disamakan dengan vaksin Covid-19.
Baca Juga: Resep Cara Buat 'Nasi Mandi', Kuliner Lezat Khas Timur Tengah
Karena efek samping yang terjadi pada para korban yang mengalami dampak vaksin dalam kasus polio dan kaki gajah, bisa saja terjadi karena adanya kesalahan prosedur atau skrining awal.
Karena itu sebagai seorang epidemiolog, Defri menilai Ribka tidak seharusnya menyatakan sikap seperti itu, justru seharusnya mendorong agar vaksinasi di Indonesia dapat berjalan dengan sukses dan lancar.
"Apalagi ini baru tahap satu yang dilakukan kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang termasuk mahasiswa kedokteran yang di pelayanan," kata Defriman.
Sebab jika dari tahapan pertama sukses, maka ke depannya hal ini akan berjalan secara sistematis.
Baca Juga: Ungkap Janji Syekh Ali Jaber yang Belum Dipenuhi, Gus Miftah: Guru Janji untuk Masakkan Nasi Mandi
Sebaliknya jika dari tenaga kesehatan saja sudah takut, begitupun anggota DPR menolak divaksin, maka masyarakat dikhawatirkan juga bisa menjadi menolak.
Sebelumnya Ribka Tjiptaning yang merupakan kader PDIP menyatakan ketegasannya dalam menolak vaksinasi bagi dirinya maupun keluarga.
Lebih jauh Ribka menyatakan tidak keberatan jika dikenai denda atas penolakan terhadap vaksinasi. Menurutnya lebih baik membayar denda, sekalipun harus menjual mobil untuk dapat membayarnya.
"Saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang (usia) 63 tahun bisa divaksin, saya udah 63 (tahun) nih. Mau semua yang semua usia boleh (divaksinasi), tetap (tidak mau)," kata Ribka Tjiptaning.
Baca Juga: Arkeolog Australia Ungkap Lukisan Gua Tertua di Dunia, Ternyata Ada di Indonesia
"Misalnya pun hidup di DKI (Jakarta) semua anak cucu saya dapat apa namanya itu, sanksi lima juta, mending saya bayar. Jual mobil kek," sambung Ribka.
Selain itu Ribka juga sempat menekankan bahwa tidak boleh ada pemaksaan kepadanya atas vaksinasi, sebab jika dipaksa maka dinilai telah melanggar HAM.
"Saya pertama yang bilang 'Saya menolak vaksin'. Kalau dipaksa, HAM loh, pelanggaran HAM. Tidak boleh maksa begitu," kata Ribka Tjiptaning.***
