Network
PR BEKASI - Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya.
Hal itu disampaikan melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, BPOM, hingga Bio Farma yang dilakukan Selasa, 12 Januari 2021 kemarin.
"Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh. Saya yang paling kencang nanti tuh, memasalahkan itu," kata Ribka Tjiptaning.
Peringatan itu dikemukakan oleh Rika dengan menjelaskan kejanggalan dari perbedaan harga tes PCR atau Swab berdasarkan lama waktu pemeriksaan.
Baca Juga: Sebut Cara yang Dipakai Rezim Jokowi Tidak Sehat, Haris Azhar: Naudzubillah Kalau Sampai Tiga Kali
Dicontohkan olehnya ketika menanyakan biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya tes Swab di salah satu rumah sakit swasta. Menurutnya, harga yang dipatok adalah sebesar Rp6.5 juta, sedangkan untuk hasil keluar pemeriksaan 3 hari, harganya adalah Rp3.5 juta.
"Loh ini patokannya memang lama pemeriksaan, apa karena duitnya? saya kemarin di klinik yang lain Rp900.000 hari Sabtu, (dan dinyatakan) negatif," kata Ribka.
Sebab itu ia dalam pernyataannya ia mengungkapkan bahwa dirinya sejak tahun lalu, awal mula Covid-19 ramai di Indonesia, ia telah menduga adanya kemungkinan penyelewengan bentuk penanganan Covid-19 yang digunakan untuk bisnis.
"Dari Maret (tahun) lalu saya sudah bicara dalam rapat ini begitu ada Covid. Ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Setelah ini karena sekarang sudah bukan masanya APD (Alat Pelindung Diri), nanti setelah ini obat (menjadi) ramai," kata Ribka.
