Network
Refly Harun pun menceritakan pengalamannya yang melihat seorang bupati di Papua membawa dana desa lalu menampilkannya di panggung dan mengatakan bahwa itu adalah perjuangan bupati tersebuf untuk mendapatkan uang tersebut.
Padahal tanpa melakukan apa pun itu memang sudah menjadi hak desa, yang terpenting administrasinya jelas dan bersih.
"Karena itulah sekali lagi, kita imbau kepada bu Risma, tidak salah concern terhadap kelompok marjinal, tetapi sebagai seorang menteri, dia tidak boleh lagi berperilaku seperti halnya seorang wali kota," ucapnya.
Baca Juga: Mal Hingga Restoran Terpukul Selama PPKM, Apindo Desak Pemerintah Longgarkan Jam Operasional
"Seorang wali kota memang kerjanya blusukan, karena dia punya rakyat secara langsung yang rakyatnya langsung memilih, beda dengan seorang menteri, menteri itu tidak punya rakyat, yang punya rakyat itu presidennya, sementara menteri hanyalah pembantu presiden," sambungnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Forum RT-RW DKI Jakarta Andi Meinar Pane juga berharap Risma tidak terlalu sering membuat gaduh di DKI Jakarta dan bekerja sesuai tupoksi.
“Ibu Risma gak usah buat gaduhlah. Seolah-olah menjadi malaikat bagi gelandangan, tetapi justru menambah masalah bagi DKI Jakarta," katanya
"Jangan karena Syahwat Politik 2022 segala cara dilakukan utk menarik simpatik warga DKI buat dirinya. Dengan menabrak segala aturan. Ini namanya memperkosa aturan itu sendiri,” ucap Refly Harun.***
