Network
Karena menteri merupakan pembantu presiden dan presiden adalah kepala eksekutif nasional yang memiliki kebijakan nasional yang sifatnya teritorial dengan teritorinya Republik Indonesia sehingga Refly Harun menilai tidak bisa Risma terlalu fokus kepada DKI Jakarta.
"Tidak bisa hanya membidik tempat atau daerah-daerah tertentu saja, nah kalau daerah-daerah tertentu ya diserahkan kepada kepala daerahnya masing-masing," tuturnya.
"Jadi kalau anda concern seperti ini, Risma mestinya harus serahkan dan kerja sama dengan pemprov DKI, tidak bisa main selonong boy langsung terobos begitu saja," sambungnya.
Baca Juga: Komjen Listyo Sigit Layak Menjadi Kapolri, Gus Miftah: Komunikasinya dengan Umat Islam Luar Biasa
Justru ketika Risma menjalankan keinginan pribadinya secara seenaknya tersebut, di situlah menurutnya letak kesalahannya.
"Misalnya langsung main gandeng dukcapil atas nama kekuasaan pemerintahan pusat, gandeng Bank Mandiri karena kebetulan dia menteri presiden Jokowi tentu lebih mudah dan tentu juga berasal dari the ruling party," ucapnya.
Refly Harun menyampaikan, hal tersebut boleh saja dilakukan, namun dalam rangka semisal Risma memiliki kebijakan strategis, dan baiknya implementasi dari kebijakan tersebut diserahkan kepada daerah masing-masing.
Walaupun memang menurutnya, masih terdapat isu soal ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap daerah soal bantuan-bantuan semacam ini.
Baca Juga: Korea Selatan Minta Joe Biden Lanjutkan Negosiasi Nuklir dengan Korea Utara
"Persoalan kita selama ini adalah soal kepercayaan, kenapa bantuan nasional dari Kemensos kadang-kadang langsung diterjunkan ke daerah, karena dikhawatirkan ada kelakuan-kelakuan pemerintah daerah yang membajak bantuan tersebut," tuturnya.
