Network
Menanggapi hal tersebut, mantan anggota Komisi II DPR RI Benny Harman mendesak Mensos Risma agar menyelidiki dan membongkar keluhan data penerima bansos fiktif.
"Mensos Ibu Risma yth. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK," tutur Benny Harman.
Benny Harman menilai, jika keluhan adanya penerima bansos fiktif tidak diselidiki maka akan menjadi skandal yang besar.
"Kalau tidak, ini bakal menjadi skandar besar yang meledak awal tahun," kata Benny Harman dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Rabu, 20 Januari 2021.
Mensos Ibu Risma yth. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas ttg 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK. Kalo tidak, ini bakal menjadi skandal besar yg meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana.Liberte!— Benny K Harman (@BennyHarmanID) January 19, 2021
Baca Juga: Pelantikan Presiden Amerika, Joe Biden Akan Usung Tema Besar Persatuan
Pada penutupnya, Benny Harman menyampaikan pesan bahwa pusaran korupsi di Istana adalah penyebab para pejabat lengser, sebagaimana Juliari Batubara dan Edhy Prabowo.
"Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar Istana. Liberte," ucap Benny Harman.
Untuk informasi, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengungkap, keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 730 laporan.
Menurutnya, sebanyak enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan oleh aparat sebanyak 163 laporan.
Baca Juga: Resmi! Mario Mandzukic Akan Jadi Tandem Ibrahimovic di Lini Depan AC Milan
