Network
Selain itu, kata dia, yang bisa berperkara merupakan anggota ICC, sedangkan Indonesia bukan anggota ICC.
"Indonesia bukan anggota ICC sehingga tidak bisa diadukan ke ICC," kata perempuan yang menyandang gelar master untuk international human rights law tersebut.
Oleh karena itu, langkah tim advokasi melaporkan kematian enam orang Laskar FPI ke ICC tidak tepat.
"Berdasarkan laporan Komnas HAM sudah jelas bahwa kasus ini bukan pelanggaran HAM berat sehingga tidak termasuk yurisdiksi ICC," kata Poeng Indarti menegaskan.
Baca Juga: Sempat Ditinggalkan di India, WhatsApp Kembali Dipertimbangkan
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara juga yakin upaya tim hukum FPI membawa kasus kematian laskar ke ICC bakal menemui jalan buntu.
Sebab, kata dia, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, yakni perjanjian antarnegara di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada 17 Juli 1998
.
Statuta Roma menentukan empat inti kejahatan internasional yang terdiri dari genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi yang dalam statuta tersebut diketahui tidak menjadi subjek untuk statuta pembatasan.
Baca Juga: Bali Resmi Jadi Kota Terpopuler Tahun 2021 Versi Tripadvisor, Potensi Penting Pariwisata Indonesia
Beka Ulung Hapsara menilai langkah terbaik menyelesaikan masalah kematian enam anggota laskar FPI adalah di tangan Kepolisian Republik Indonesia.
Apalagi, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang baru dilantik telah berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, yakni kasus tewasnya enam Laskar FPI dilanjutkan ke pengadilan pidana.***
