Network
PR BEKASI - Pakar hukum tata negara Refly Harun dibuat kebingungan dengan sikap Anggota Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak yang meragukan kredibilitas pemberi penghargaan 21 Heroes kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) memasukkan Anies dalam daftar 21 Heroes, yakni sebuah penghargaan bagi tokoh-tokoh di seluruh dunia yang dinilai sukses di bidang transportasi.
"Saya merasa ada yang ganjil soal lembaga TUMI ini, karena tidak jelas. Kredibilitasnya juga saya ragukan," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut.
Refly Harun mengaku kecewa dengan ucapan Gilbert Simanjuntak lantaran jika saja penghargaan itu diberikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berbeda ceritanya.
"Coba kalo yang terima Jokowi pasti langsung dipuji," ujar Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I tersebut seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Sabtu, 6 Januari 2021.
Namun Refly Harun mengatakan bahwa hal tersebut dalam politik adalah hal yang lumrah terjadi.
"Thats politics its okay, artinya nanti kita kaji juga secara komprehensif, karena kadang-kadang memang penerimaan atau penghargaan seperti ini tergantung kemampuan kita berkomunikasi ke dunia Internasional," ucapnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa apa yang dikatakan politisi PDIP tersebut tak sepenuhnya salah.
"Begini, saya melihatnya dari kebiasaan memberikan penghargaan, apa yang dikatakan Gilbert tidak sepenuhnya salah walaupun tidak benar semuanya," ujar Refly Harun.
Karena menurutnya, fenomena pemberian penghargaan di dalam negeri ini sudah menjadi hal yang biasa khususnya bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kalau saya lihat fenomena di dalam negeri, itu sering sekali yang namanya penghargaan-penghargaan itu, terutama penghargaan yang diberikan kepada BUMN, oleh banyak sekali pihak dan biasanya ya dibanggakan oleh BUMN yang bersangkutan penghargaan tersebut," tuturnya.
Padahal ungkapnya, jika diperiksa, hampir semua BUMN di Indonesia mendapatkan penghargaan tersebut.
Baca Juga: 'Kupas Tuntas' Alasan Jokowi Abaikan Surat AHY Soal Kudeta, Cendekiawan NU: AHY Lupa Tulis
"Entah apa nama lembaganya, banyak yang memberikan penghargaan dan juga jenis penghargaannya banyak, sehingga ya hampir semua BUMN mendapatkan penghargaan," ucapnya.
Namun, kata Refly Harun, penghargaan tersebut tidak harus melulu orang tersebut merupakan yang terbaik, artinya, namanya penghargaan karena kemajuan yang dicapai.
"Yang tadinya buruk menjadi lebih baik, nah dalam soal transportasi ini kalau kita lihat misalnya, bukan berarti Jakarta langsung bisa dianggap sebagai daerah yang tidak ada lagi masalah transportasinya," tuturnya.
Baca Juga: Ikke Nurjanah Menikah Usai 14 Tahun Menjanda, Suami: Aku Bahagia Kamu Jadi Istriku
"Tapi ini sustainability, jadi keberlanjutan dari program untuk mengurangi kemacetan dan lain sebagainya, jadi pastilah yang dinilai yang mendapatkan penghargaan kota-kota yang bermasalah dari sisi transportasi," sambungnya.
Oleh karena itu, pemenang dari penghargaan tersebut juga berasal dari negara Kolombia, Kota Meksiko, serta sejumlah kota dan negara lain yang memang terkenal dengan kemacetan lalu lintasnya (traffic jam).
"Nah dari situ sebenarnya yang ingin dinilai adalah sejauh mana pemimpin masing-masing kota dan negara tersebut, serta pemimpin bidang transportasi mampu melakukan transformasi," ucapnya.
Baca Juga: Menhan Prabowo Mendadak Panggil Anies Baswedan, Wagub DKI Jakarta Buka Suara
"Dari yang katakanlah macet total kepada sebuah harapan keberlanjutan di masa depan dan diharapkan bahwa kemacetan itu akan teratasi," sambungnya.
Refly Harun pun meminta bagi siapa pun, tidak usah menyombongkan diri jika menerima penghargaan-penghargaan dalam negeri tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Gilbert Simanjuntak pun mempertanyakan indikator terpilihnya Anies Baswedan dalam penghargaan tersebut.
Baca Juga: Segera Hadir Kostum dan Item Spesial, Game Free Fire Kolaborasi dengan Anime Attack on Titan
Sebab menurutnya, sejauh ini komisi B menilai tidak ada pencapaian yang berarti oleh Pemprov DKI Jakarta di bidang transportasi.
Bahkan, dirinya juga menilai bahwa kebijakan-kebijakan Gubernur DKI Jakarta di bidang transportasi tersebut selama pandemi Covid-19 atau virus Corona justru malah kontroversial.
"Sebagian kebijakan tidak rasional seperti rencana sepeda masuk tol, ganjil genap sepeda motor tidak tepat. Lalu kebijakan ganjil genap mobil malah membuat warga pindah ke transportasi publik yang diikuti peningkatan kasus Covid-19." kata Gilbert.***
