Network
PR BEKASI - Tindak pidana korupsi masih menjadi masalah besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Saat ini pun Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) masih disibukkan dengan berbagai penyelidikan kasus korupsi di Tanah Air.
Menyoroti hal tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon angkat bicara tentang bagaimana peran parlemen dalam menangani korupsi.
Ia menilai bahwa korupsi menjadi salah satu sebab kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakmerataan terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 ini.
Atas dasar itulah Southeast Asian Parliamentarians Agains Corruption (SEAPAC) atau Parlemen Asia Tenggara sepakat membangun kerja sama untuk melawan korupsi.
Selanjutnya, SEAPAC bekerja sama dengan beberapa lembaga anti korupsi di beberapa negara, termasuk KPK.
Acara tersebut digelar melalui webinar terkait bagaimana mengatasi korupsi dari sisi parlemen di Asia Tenggara.
Baca Juga: 10 Rekomendasi Kado di Hari Valentine untuk Pria, Dijamin Bikin Klepek-klepek dan Makin Lengket
“Parlemen dan anggota parlemen memegang peran kunci dalam memerangi korupsi," kata Fadli Zon, dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi DPR RI pada Kamis, 11 Februari 2021.
"Parlemen adalah lembaga penting dalam memastikan pertanggungjawaban pemerintah dan membuat undang-undang yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi," kata Fadli Zon melanjutkan.
Fadli Zon juga menjelaskan terkait peranan parlemen yang diamanatkan untuk menjaga konstituen.
"Anggota parlemen, sebagai figur parlemen, memiliki legitimasi untuk mengamankan, mempertahankan, dan menjaga dana publik sebagaimana diamanatkan oleh konstituen,” kata Fadli Zon.
Hal tersebut Fadli Zon mengungkapkan usai Webinar SEAPAC di Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 9 Februari 2021.
Fadli Zon yang juga sebagai Ketua SEAPAC itu juga meyakini bahwa suara parlemen sangat penting dalam membentuk lanskap nasional dan internasional.
Parlemen membantu dan bahkan menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan bangsa yang bebas korupsi.
Di arena internasional, anggota parlemen membangun jaringan dan memfasilitasi pertukaran informasi.
Baca Juga: 10 Rekomendasi Kado di Hari Valentine untuk Pria, Dijamin Bikin Klepek-klepek dan Makin Lengket
Tak hanya itu, pembelajaran juga menciptakan dampak untuk pengaturan anti-korupsi global.
Terlebih lagi bulan Juni mendatang Majelis Umum PBB akan menggelar Sidang Khusus Majelis Umum PBB melawan korupsi United Nations-General Assembly Special Session Against Corruption (UNGASS) 2021.
Menurut Politisi Partai Gerindra itu juga mengungkapkan bahwa hal tersebut menjadi kesempatan bagi SEAPAC.
Tujuannya yakni untuk memperkuat kesadaran parlemen Negara-negara Asia Tenggara, tentang agenda global ke depan dalam konteks anti-korupsi dan tata pemerintahan yang baik.
Fadli Zon melanjutkan, anggota Parlemen, dapat memberikan perspektif parlementer yang bermanfaat untuk membentuk masa depan agenda anti korupsi global.
Sebagai perwakilan rakyat, penerima manfaat utama dari kebijakan publik, para anggota parlemen dapat mengisi celah yang tidak diperkirakan oleh otoritas pemerintah dengan terlibat penuh.
Selain itu, dalam proses dan pekerjaan keduanya, pada perumusan dan implementasi UNGASS 2021 mendatang.
“Dan webinar SEAPAC kali ini selain dapat dijadikan informasi tentang UNGASS 2021," katanya.
Baca Juga: Ombudsman Sebut 2 Potensi Pelanggaran Vaksin Covid-19 yang Diterima Selebgram Helena Lim
"Juga diharapkan menyediakan platform di mana parlemen dan anggota parlemen dapat mengeksplorasi kemungkinan cara-cara dan langkah-langkah untuk memastikan implementasi yang efektif dari hasil keluaran UNGASS 2021: Deklarasi Politik,” katanya, menegaskan.
Usai webinar yang dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera itu, Fadli Zon mengakui bahwa saat ini KPK masih menjadi salah satu lembaga antikorupsi yang dipercaya kredibilitasnya.
Meski demikian tetap harus ada evaluasi dan kontrol terhadap KPK, agar lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dijadikan alat politik.
Baca Juga: 10 Rekomendasi Kado Hari Valentine untuk Wanita, Cocok Dkasih ke Pacar, Mantan, Bahkan Gebetan
Sehingga, menurutnya, tidak ada tebang-pilih dalam penanganan dan pemberantasan kasus korupsi.
Dengan demikian KPK tetap menjalankan tugas-tugasnya baik pencegahan maupun penindakan korupsi di Negara ini.***
