Baca Juga: Cak Nun Ancam Turunkan Presiden, Refly Harun: Alangkah Bijaknya Kalau Jokowi Mau Introspeksi Diri
Namun, Rocky Gerung menilai, kebijakan Menko Perekonomian kerap menimbulkan masalah karena Menko Perekonomian adalah seorang politisi.
Pasalnya, seorang menteri yang berasal dari partai politik selalu mengambil kebijakan yang bisa menguntungkan posisinya dan juga partainya.
"Kan itu intinya ada Menko bikin koordinasi. Tapi selalu ada ngaconya karena Menkonya politisi. Dia memihak pada yang menguntungkan posisinya sebagai politisi, supaya fee masuk ke partainya," kata Rocky Gerung.
Baca Juga: Sakit Hati Baca Pernyataan Rocky Gerung Soal Jokowi, Husin Shihab: Saya Siap Laporkan!
"Itu sebabnya bahaya kalau presiden memilih menteri yang mengurus hajat hidup orang banyak itu dari kalangan partai politik," sambungnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menjelaskan bahwa pada Kabinet Kerja dulu, Menko Perekonomian bukan dari kalangan partai politik, sedangkan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian berasal dari kalangan partai politik.
Akibatnya, Menteri Perekonomian tak mampu menyelesaikan perselihan antara kedua menteri di bawahnya tersebut, karena kedua menteri tersebut tidak mau melaksanakan arahan dari seseorang yang bukan dari kalangan partai politik.
Baca Juga: Dukung Revisi UU ITE, Andi Arief: Sejak 2014 Sudah Makan Banyak Korban Orang-orang yang Kritis
"Ini menunjukkan Teten mau ngadu ke siapa, dia bagian dari pembuatan kebijakan itu. Jadi yang terjadi adalah kaya orang marah-marah atau ngambek di kamar sendiri. Kamar itu satu rumah dengan tetangganya," ujar Rocky Gerung.