Network
PR BEKASI - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak alergi terhadap kritik dari masyarakat dan mau mengambil langkah solutif.
Hal tersebut, ucap Mahfud MD, terbukti saat kemarin, 2 Maret, 2021, Jokowi resmi mencabut lampiran Perpres 10/2021 mengenai pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras) atau minuman beralkohol.
"Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu maka pemerintah mencabutnya, jadi pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran" ucapnya.
Mahfud MD menyampaikan, asalkan kritik tersebut rasional, pemerintah serta Jokowi tentu akan memfasilitasi kritik tersebut.
Baca Juga: Sempat Terpuruk, Gaikindo Nilai Insentif PPnBM jadi Angin Segar Industri Otomotif Nasional
Baca Juga: Dijual Eceran untuk Anak-Anak, BNN Bongkar Penyalur Tembakau Gorila di Jateng
Baca Juga: Dijual Eceran untuk Anak-Anak, BNN Bongkar Penyalur Tembakau Gorila di Jateng
"Asal rasional sebagai suara rakyat maka pemerintah akomodatif terhadap kritik dan saran," tuturnya.
Dirinya pun mencontohkan beberapa tindakan yang diambil Jokowi dan merupakan bukti bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik.
"Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Ada yang kritik harusnya gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua," ujar Mahfud MD.
"Ada kritik lagi harusnya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, pemerintah izinkan," sambungnya.
Baca Juga: Pesawat Sudan Lakukan Pendaratan Darurat Setelah Kokpit Disusupi Kucing dan Serang Pilot
Oleh karena itu Mahfud MD berkesimpulan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat adalah asupan yang baik bagi pemerintahan Jokowi.
"Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter resminya @mohmahfudmd, Rabu, 3 Maret 2021.
Semula vaksinasi akan digratiskan utk kls bawah dan berbayar utk kls trtntu. Ada yg kritik, hrs-nya gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin utk semua. Ada kritik lg, hrs-nya perusahaan2 yg mau lakukan vaksinasi scr mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 3, 2021
Satu bulan yang lalu tepatnya pada 8 Februari 2021, Jokowi telah meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan serta kritik terhadap pemerintahan.
Baca Juga: LTMPT Imbau Para Siswa segara Regitrasi Akun LTMPT Tahap 2 untuk Ikuti UTBK-SBMPTN 2021
Karena menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, kritik adalah bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan," kata Jokowi dalam sambutan di Laporan Akhir Tahun Ombudsman RI.
Pernyataan Jokowi tersebut lantas menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan.
Karena pernyataannya tersebut dinilai tidak semanis dengan kenyataan yang terjadi saat ini seperti banyaknya penangkapan kritikus di negeri ini meski ada yang kemudian dilepaskan.
Tak hanya masyarakat biasa, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ikut buka suara.
Ia menggambarkan kritik seperti obat yang terasa pahit dan pujian bak gula yang rasanya manis. Hal tersebut disampaikan SBY melalui dua cuitan di akun Twitternya pada Sabtu, 13 Februari 2020.
SBY mengatakan obat terasa pahit, tetapi bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit. Jika obat dan dosisnya tepat, kata SBY, maka seseorang yang mengkonsumsinya akan menjadi sehat.
"Kritik itu laksana obat dan yang dikritik bisa "sakit". Namun kalau kritiknya benar dan bahasanya tidak kasar, bisa mencegah kesalahan," ujar SBY.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga menyentil lebih keras. Pria yang pernah menjadi pendamping Jokowi di pemerintahan ini mempertanyakan cara mengkritik tanpa dipanggil polisi.
"Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Seperti yang disampaikan Pak Kwik (Kian Gie), dan sebagainya," ujar JK di kanal YouTube PKS TV.
Menurut JK, demokrasi tak bisa menghilangkan kritik, check and balance amat diperlukan. JK menyoroti Indeks Demokrasi Indonesia 2020 yang turun.
Sinyal kemerosotan demokrasi Indonesia bisa dilihat dari laporan tahunan The Economist Intelligence Unit baru-baru ini.
Baca Juga: Libas Wolverhampton, Manchester City Makin Mantap Amankan Posisi Puncak
Laporan itu menempatkan indeks demokrasi Indonesia pada peringkat ke-64 dunia. Dengan skor 6,8, posisi Indonesia bahkan tertinggal dari Malaysia, Timor Leste dan Filipina.
Capaian ini merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir. Indonesia masuk kategori demokrasi cacat satu peringkat di bawah negara dengan status demokrasi penuh.***
