Network
PR BEKASI - Pengamat politik Indonesia sekaligus pengajar filsafat Rocky Gerung menanggapi dicabutnya lampiran soal investasi minuman keras (miras) oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 2 Maret 2021.
Lebih dari itu, dalam tanggapannya Rocky Gerung berpandangan, perlu adanya evaluasi atau dibatalkannya Omnibus Law sebagai payung hukum utama dari adanya lampiran Perpres 10/2021 yang kini tercabut.
Sebab perkara kebijakan izin investasi miras yang dicabut Presiden Jokowi, menurutnya hanya bagian kecil serupa daun.
Sementara perkara yang menurutnya jauh lebih besar, yaitu pada Omnibus Law sebagai akarnya.
Baca Juga: Sebut KLB Partai Demokrat Tak Sekadar Isu, Ferdinand Hutahaean: Pengen Juga Ikut Nyalon
Baca Juga: Aldi Taher Bikin Lagu Cinta 'Tetap Semangat' untuk Nissa Sabyan, Warganet: Sehat Bang?
Baca Juga: Perpres Investasi Miras Resmi Dicabut, Husin Shihab Unggah Foto Rocky Gerung Lagi 'Minum'
"Orang menganggap ya sekalian saja kalau Anda cabut lampiran itu, cabut juga Undang-Undang payungnya tuh. Itu sama seperti presiden (bilang), 'udah, daunnya udah saya pangkas'. Lho bukan soal daun, ini (soal) akar," kata Rocky Gerung, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTubenya, Rabu, 3 Maret 2021.
Menurut Rocky Gerung, akan lebih baik jika Omnibus Law dapat diperdebatkan agar tidak terjadi kejadian serupa yaitu pembatalan Perpres terjadi kembali oleh Presiden.
"Jadi daripada Presiden kita bayangkan berkali-kali beliau tampil di TV itu (kembali mengatakan) 'Saya sudah membatalkan Perpres ini'. Itu berapa banyak Perpres yang akan dia batalkan nanti berkali-kali. Perdebatkan saja sekaligus UU Omnibus Law, lalu dia dianggap 'wah gagah perkasa itu'," kata Rocky Gerung.
