Network
PR BEKASI – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat Indonesia untuk mencintai produk lokal dan membenci produk asing disoroti oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pernyataan tersebut keluar setelah Pemerintah berencana untuk mempercepat impor beras 1-1.5 juta ton beras dan daging serta gula.
Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono dalam keterangannya pada Sabtu, 6 Maret 2021 mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi tersebut harus betul diwujudkan dalam kebijakan.
Dirinya menambahkan pernyataan Presiden Jokowi tersebut jangan dijadikan sekedar ucapan tanpa bukti yang akhirnya rakyat kembali yang jadi korban.
Baca Juga: Gubernur Jabar Akan Berikan Rumah dan Kendaraan untuk Pahlawan Covid-19, Berikut Syaratnya
Baca Juga: 5 Triliun untuk Normalisasi Sungai, Riza Patria: Untuk Pembebasan Lahan Saja, Belum yang lain
Baca Juga: Tersingkir di Super 300 Swiss Open 2021, Shesar Hiren Rhustavito Ungkap Petik Pelajaran Penting
Dirinya kemudian memberikan contoh kebijakan food estate yang banyak dikritisi kalangan kampus dan aktivis.
Kebijakan tersebut dinilai salah dan mempunyai potensi kegagalan yang tinggi, akan tetapi masih dilaksanakan oleh pemerintah.
Menurut Riyono kebijakan food estate tersebut bukannya menambah ketersedian pangan, akan tetapi malah merusak sumber pangan dengan rusaknya sumber air alami dari hutan..
"Dari kebijakan food estate ini saja menjadi bukti bahwa Presiden cinta produk asing. Mana bukti Presiden cinta produk dalam negeri?," katanya, dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari situs resmi PKS.
Baca Juga: Minta AHY Ubah Eksklusivitasnya di Internal Partai, Boyke Novrizon: Humanisme Terganggu
Riyono mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kemenko Perekonomian sedang mempersiapkan realisasi impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.
Kebijakan impor beras, gula, daging dan berbagai produk pangan akan semakin menjauhkan cita dan kebijakan Presiden yang berjanji akan setop impor sejak menjadi Presiden periode pertama.
"Pak Jokowi harusnya membela petani dan membuat kebijakan yang lebih pro kepada petani, bukan menjadikan impor sebagai jalan utama dalam pemenuhan pangan nasional,” katanya.
"Sudah sejak 2014-2021 kebijakan pangan tidak mampu hadirkan cinta bagi produk dalam negeri," sambungnya.
Berdasarkan catatan BPS, pergerakan produksi beras mencapai 54.56 persen, masih lebih tinggi ketimbang 2019 yang hanya 54.6 persen.
Sementara total luasan panen pada 2020 lalu mencapai 10.66 juta hektar, dengan sentra produksi terbesarnya Provinsi Jawa Timur.
"Harga gabah kering giling di tingkat petani masih mengalami kenaikan, sebesar Rp5.320 atau naik 0.03 persen. Ke depan, pergerakan produksi harga gabah kering panen masih akan meningkat," kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.
"Pak Jokowi para petani kita di tahun 2021 ini masih bisa produksi beras yang bagus, harga juga mulai naik tapi kenapa Pak Jokowi mau impor beras dari petani asing?." ujar Riyono.***
