Network
PR BEKASI - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut angkat bicara terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Natalius Pigai menilai, jika putusan KLB tersebut disahkan oleh negara, maka berpotensi menjadikan Moeldoko sebagai Menko Polhukam, menyingkirkan Mahfud MD.
"Jika KLB disahkan oleh negara, maka Pak Moeldoko berpotensi menjadi Menkopolhukam, Mahfud MD tersingkir," kata Natalius Pigai, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @NataliusPigai2, Senin, 8 Maret 2021.
Natalius Pigai menduga, langkah tersebut akan diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena sudah tak butuh dukungan basis massa Mahfud MD, dan lebih membutuhkan dukungan partai.
"Karena Jokowi sudah dua periode tidak butuh dukungan suara basis massa Mahfud, tapi Jokowi butuh dukungan partai. Pak Moeldoko ingin jadi Menko Polhukam," kata Natalius Pigai.
https://t.co/QXltGflvmI Jika KLB disahkan oleh Negara maka Pak Moeldoko berpotensi menjadi Menkopolhukam. Mahfud MD tersingkir karena Jokowi sdh 2 Periode tidak butuh dukungan suara basis massa Mahfud tapi Jokowi butuh dukungan partai. Pak Moeldoko Ingin jadi Menkopolhukam.— NataliusPigai (@NataliusPigai2) March 7, 2021
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah masih mencatat kepengurusan resmi Partai Demokrat masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
