Network
Seperti dikatakan oleh Ilham Saputra bahwa hingga kini belum ada data baru yang diberikan oleh Kemenkumham kepada KPU.
Dalam kesempatannya Ilham Saputra menyatakan bahwa pihaknya hanya akan mengakui pengurus partai politik yang telah disahkan atau terdapat SK dari kemenkumham RI.
Baca Juga: Kecam Adanya KLB Partai Demokrat, Mardani Ali Sera: Jelas Melanggar Etika dan Pelecehan Hukum
"Sampai saat ini belum ada SK apa pun dari Kemenkumham yang datang ke kami, kemudian mengacu kepada pemilu 2019, pilkada 2020, kami juga sampai saat ini masih memegang SK yang diberikan Kemenkumham terakhir Partai Demokrat kepada kami," kata ilham.
Sementara itu AHY, melalui dua buah boks yang berisi dokumen menyatakan kepemimpinannya yang sah sebagai Ketum Partai Demokrat menyatakan klaim yang dinyatakan dalam KLB Deli Serdang adalah tidak sah.
"Dengan demikian keabsahan ini menggugurkan apa yang dilakukan oleh gerakan pengambil alih Partai Demokrat yang mereka klaim melalui kongres luar biasa," ucap AHY.
Usai dari KPU, dikatakan oleh Deputi Media Massa Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Ni Luh Putu Caosa Indriyani, bahwa AHY beserta rombongan direncanakan akan menyambangi Kementerian Koordinator Politik, hukum, dan Keamanan (Kemen Polhukam).
Sebelumnya AHY pada hari ini pertama kali melakukan kunjungannya yaitu ke Kemenkumham sekira pukul 10 pagi, bersama jajaran pengurus pusat dan ketua DPD dari 34 provinsi.
Keberangkatan rombongan yang dimulai dari kantor pusat Partai Demokrat tersebut, juga turut dikawal oleh sekira 100 kader partai dari pengurus cabang di berbagai wilayah Jakarta.
Dilaporkan kedatangan AHY di Kemenkumham diterima oleh Direktur jenderal Administrasi hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo R Muzhar, dengan disertai membawa 5 boks berisi dokumen yang perlu diserahkan.
