Network
PR BEKASI - Upaya normalisasi sungai di Jakarta untuk penanganan banjir di Jakarta tidak semudah yang dibayangkan, sebab dalam prosesnya kerap mengalami hambatan.
Seperti dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, bahwa salah satu yang menjadi masalah dalam upaya normalisasi sungai adalah terhambat pembebasan lahan karena adanya sengketa dan mafia tanah.
Akui kerepotan soal urusan kasus pertanahan yang kerap terjadi di Jakarta, politisi Gerindra itu dalam kesempatannya mengaku sangat mendukung instruksi Presiden Ri Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri Listyo Sigit untuk mendukung pemberantasan mafia tanah.
"Terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya juga mafia-mafia tanah," kata Riza Patria.
Baca Juga: Pengembang dan Warga Grand Wisata Bekasi Sepakat Damai dan Mulai Lanjutkan Pembangunan Musala
Baca Juga: Peringati Hari Musik Nasional, Marcell Siahaan: Berhentilah Mengasihani Musisi indonesia
Baca Juga: Sebut Kiwil 'Pangeran', Maria Vania Tak Masalah Didekati Duda: Dia Itu So Sweet Banget
Dikatakan Riza Patria bahwa mafia tanah dan kasus berujung sengketa tanah di Jakarta banyak sekali. Terbaru persoalan yang menyerempet urusan ini, adalah soal pembelian lahan untuk program rumah DP 0 rupiah yang kini ditangani KPK.
"Memang di Jakarta ini banyak sekali sengketa lahan dan mafia tanah," kata Riza Patria seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Selasa, 9 Maret 2021.
Sulit jika jalan sendiri-sendiri, terhadap persoalan ini, Riza Patria dalam kesempatannya mengatakan perlu kerja sama antara Pemprov DKI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Polri untuk memberantas mafia tanah.
Melalui kerja sama itu diharapkan sengketa tanah yang terjadi bisa segera diproses sehingga urusan normalisasi sungai bisa segera berlanjut.
"Dan memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik," kata Riza Patria.
Dikatakan juga oleh Riza Patria bahwa kasus serupa ini tidak terjadi di Jakarta saja, melainkan di banyak tempat lainnya, di Indonesia.
Oleh karena itu, Riza Patria menyatakan dukungannya atas instruksi Presiden Jokowi untuk menuntaskan persoalan mafia tanah.
"Yang disampaikan Pak Jokowi bahwa memerintahkan ke Kapolri Pak Sigit untuk memberantas mafia tanah," kata Riza Patria.
Sementara itu Pemprov DKI Jakarta untuk urusan normalisasi sungai, diketahui menganggarkan Rp5 triliun untuk pembebasan lahan.
Dana yang dianggarkan hingga tahun 2024 itu, disebut hanya untuk pembebasan lahan di aliran Sungai Ciliwung, belum termasuk biaya penanganan sungai lainnya.
Pembebasan lahan secara bertahap akan dibantu oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) bersama wali kota tempat yang wilayahnya termasuk mencakup aliran sungai, juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Meski belum diketahui jelas kapan dimulainya, namun seperti dikatakan oleh Riza Patria, bahwa pembebasan lahan pada prinsipnya akan dilakukan sesegera mungkin.***
