Network
PR BEKASI - Direktur Utama Cyber Indonesia Muannas Alaidid ikut buka suara terkait klarifikasi Partai Demokrat yang menyatakan bahwa intimidasi terhadap kadernya beberapa waktu lalu bukanlah dilakukan oleh aparat.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan dirinya memperoleh informasi bahwa terdapat pengurus di tingkat kabupaten/kota yang mendapat intimidasi dari intel Polres setempat.
"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres," ucapnya, dikutip dari akun Twitter @BennyHarmanID, Selasa, 9 Maret 2021.
"Ada pula yang dibujuk untuk pro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah? Rakyat Monitor!" sambungnya.
Baca Juga: Diduga Sentil Nadiem Makarim, Diky Candra: Yang Alergi Agama Itu Sangat Mengherankan
Baca Juga: 10 Cara Alami Sembuhkan Sakit Mata, dari Lidah Buaya hingga Air Garam
Menanggapi klarifikasi tersebut, Muannas Alaidid dengan tegas meminta agar Partai Demokrat jangan lagi membuat kegaduhan. Karena ia menilai saat ini masyarakat sudah jenuh dengan pemberitan tudingan semacam itu.
"Makanya jangan bikin gaduh, masyarakat hari ini sudah jenuh," ucap Muannas Alaidid dalam cuitannya, Jumat, 12 Maret 2021.
Makanya jangan bikin gaduh, masyarakat hari ini sdh jenuh, publik mestinya disajikan tontonan2 yg mercerdaskan bukan asal tuduh dan bikin drama kampungan.
Ternyata Tidak Pernah Ada Ancaman Intel Polisi ke Loyalis AHY : Okezone Nasional https://t.co/hvzFg2WtXm— Muannas Alaidid, SH, CTL (@muannas_alaidid) March 12, 2021
Geram dengan hal itu, Muannas Alaidid menyebut seharusnya Partai Demokrat dapat menunjukan sesuatu hal yang dapat mencerdaskan bangsa, Bukan malah mempertontonkan drama kampungan yang berisi tuduhan yang tidak benar.
"Publik mestinya disajikan tontonan-tontonan yang mercerdaskan bukan asal tuduh dan bikin drama kampungan," ujar Muannas Alaidid, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan akun Twitter @muannas_alaidid, Sabtu, 13 Maret 2021.
Sebelumnya, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto memberikan klarifikasi bahwa adanya intimidasi terhadap kadernya oleh aparat itu tidak benar.
Akan tetapi, ternyata intimidasi tersebut datang dari pihak-pihak yang menyelenggarakan acara Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Diketahui dalam KLB Demokrat tersebut, ditetapkan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. KLB diselenggarakan oleh kubu Demokrat yang bersebrangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Moeldoko terpilih sebagai ketua umum, usai berhasil memperoleh suara yang lebih banyak dari mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie saat proses voting dalam KLB tersebut.
Baca Juga: Soroti Kisruh Partai Demokrat, Pengamat: Negara Tak Boleh Tersandera Agenda Politik Pribadi
"Dinamika pasca pertemuan Deli Serdang yang di klaim sebagai Kongres Luar Biasa Demokrat memang muncul beberapa aktifitas yang berpotensi bisa mengintimidasi Kami sebagai pemilik suara yang sah," kata Didik dalam keterangannya.
"Namun intimidasi tersebut, lebih kami rasakan datang dari pihak-pihak yang melakukan pertemuan Deli Serdang yang di klaim sebagai Kongres Luar Biasa Demokrat, bukan dari aparat penegak hukum atau polisi." sambungnya.***
