Network
PR BEKASI - Wasekjen Partai Demokrat Irwan Fecho angkat bicara terkait keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara.
Irwan Fecho mengatakan bahwa Partai Demokrat memiliki kepercayaan dan penghormatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Terkait keterlibatan KSP Moledoko dalam KLB ilegal, sesungguhnya Partai Demokrat memiliki kepercayaan dan penghormatan tinggi terhadap Presiden Jokowi," kata Irwan Fecho, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @irwan_fecho, Minggu, 14 Maret 2021.
Baca Juga: Sah Jadi Suami Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo: Insyaallah Ini Pelabuhan Terakhir Sang Gladiator
"Tentunya juga, presiden sedikit banyak telah mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di Partai Demokrat," sambungnya.
Terkait keterlibatan KSP Moledoko dalam KLB Ilegal, sesungguhnya PD memiliki kepercayaan & penghormatan tinggi terhadap Presiden Jokowi. Tentunya juga Presiden sedikit banyak telah mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di Partai Demokrat.— Irwan Fecho (@irwan_fecho) March 13, 2021
Irwan Fecho lantas meminta pemerintah melindungi keberadaan Partai Demokrat yang telah sah terdaftar di lembaran negara.
"Sebab untuk itulah sejatinya UU Partai Politik mewajibkan partai politik didaftarkan ke Menkumham. Tentu ini tidak mengurangi kewibawaan politik presiden dan Istana. Justru sebaliknya," kata Irwan Fecho.
Menurutnya, saat ini tugas Moeldoko sebagai KSP sangat berat, karena Presiden Jokowi tengah fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Tugas KSP sangat berat dalam situasi presiden sangat fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga dengan terlibat KLB ilegal telah mengganggu kinerja dan fungsi Moeldoko sebagai KSP," tutur Irwan Fecho.
Oleh karena itu, Irwan Fecho berharap Moeldoko segera meminta maaf pada Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), lantas mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
"KSP Moeldoko dengan kebesaran hati dan meminta maaf pada Partai Demokrat, SBY, dan AHY sebagai Ketua Umum yang sah," ujar Irwan Fecho.
"Kemudian mundur sebagai Ketua Umum hasil KLB adalah pilihan kesatria dan jalan terbaik serta bisa mengakhiri keriuhan politik tanah air," sambungnya.
Terakhir, Irwan Fecho menjelaskan bahwa Partai Demokrat telah memiliki kuasa hukum untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap para pihak yang dianggap telah melakukan PMH, dengan menyelenggarakan KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatra Utara.
"Jadi ke depan hal-hal yang kaitannya dengan pelaksanaan KLB yang diduga melawan hukum, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, itu telah menjadi domain kuasa hukum serta pengadilan negeri yang akan memeriksa dan memutus," ujar Irwan Fecho.***
