"Saat kita menghadapi tontonan terang benderang, perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi, yang ditunjukkan oleh oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader kami, melalui GPK-PD, tapi masih ada saja yang berpendapat ini drama politik untuk menaikkan elektabilitas dan simpati publik," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 14 Maret 2021, kemarin.
Baca Juga: Muncul Isu Vaksinasi Dipercepat, Kemenkes Akui Adanya Vaksin Sinovac Kedaluwarsa di 25 Maret 2021
Ia pun mempertanyakan boleh tidaknya jika ada sekelompok orang yang tak memiliki hak namun tetap melakukan kongres pemilihan ketua umum baru.
Terlebih menurutnya acara ini dilakukan masa pandemi tanpa adanya izin, sebagaimana diberitakan Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Kudeta Moeldoko Disebut Drama Politik, Herzaky: Kalau Menghamba Penguasa, Jangan Jadi Intelek Tukang Stempel".
"Apakah sekelompok orang yang tidak berhak, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres (luar biasa) yang merupakan forum tertinggi di suatu organisasi, dengan menghadirkan bukan pemilik suara yang sah, dan kemudian bisa memilih yang mereka sebut Ketua Umum baru yang merupakan orang lingkar dalam Istana, dan mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya?" kata Herzaky.
"Lalu, tanpa izin dari pihak berwenang, di tengah musim Covid-19, tetap bisa mengadakan kegiatan dengan peserta ratusan orang, tanpa dibubarkan oleh pihak berwenang?" katanya, menyambungkan.
Herzaky menilai hal ini merupakan kesewenang-wenangan dan telah melanggar aturan yang berlaku.