Network
PR BEKASI - Sosiolog dan rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, mengomentari pernyataan yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Suharso Monoarfa mengatakan, 99 persen biaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan dari swasta.
Musni Umar menyebut itu kabar yang sangat menarik, karena pada 7 Juni 2019, Suharso Monoarfa sempat mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil kajian mereka anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota sebesar Rp466 triliun.
"Jadi menarik sekali karena dikatakan yang akan membiayai sepenuhnya 99 persen adalah dari swasta," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Musni Umar pada Rabu, 7 April 2021.
Baca Juga: Singgung Masalah HAM, Media Papua Nugini Gembar-Gemborkan Kemerdekaan Papua Barat
Baca Juga: Persidangan Lanjut Bulan Ramadhan, Kuasa Hukum Minta Hak Orang Berpuasa bagi HRS Dipenuhi
Baca Juga: Pemahat Patung Buddha Trump, Minta sang Mantan Presiden AS Bermeditasi dan Menemukan Kedamaian
Namun, tidak dijelaskan secara detail pihak swasta mana yang dimaksud, juga apakah swasta tersebut membangun kota baru secara gratis, tidak membebani negara, ata dengan ketentuan pembayaran dicicil setiap bulan atau tiap tahun.
Musni Umar mengatakan itu semua menjadi tidak jelas karena tidak diberitakan, yang dikabarkan hanya 99 persen sepenuhnya ditanggung oleh swasta, dan tidak dijelaskan swasta dari mana, apakah dari dalam atau luar negeri.
"Menurut saya sangat penting ini dijelaskan, karena pemindahan ibu kota itu tidak hanya urusan menteri, tapi urusan seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Karena, biaya yang digunakan untuk pemindahan ibu kota tersebut tidak kecil. Jika memang pembangunan sarana prasarana ditanggung oleh swasta, bagaimana prosedur pengembalian dana tersebut.
Karena, dipaparkannya, jumlah Rp466 triliun itu uang sangat besar. Dia mengaku tak percaya kalau itu diberikan secara gratis.
"Swasta membangunkan ibu kota baru bagi Indonesia, pasti ada pembicaraan, mungkin sifatnya tiap tahun pemerintah membayar kepada pengusaha yang membangun ibu kota baru, atau kita tidak tahu," tuturnya.
Sebab itu, dia menyetujui perkataan yang dilontarkan oleh Profesor Doktor Emil Salim, yang menggambarkan pentingnya penelitian untuk kemudian disampaikan ke publik bagaimana hasilnya.
Termasuk berapa biaya dan analisisnya secara lengkap, itu tidak ada di dalam perdebatan publik, serta tidak disampaikan.
Penjelasan detail tersebut seolah tertutup, jelas Musni Umar, seperti saat pembangunan Kereta Api dari Jakarta ke Bandung, yang kemudian membengkak anggarannya.
"Yang akan menanggung itu kan pemerintah, kalau bicara pemerintah ya rakyat, karena pemerintah masa berkuasa sepuluh tahun. Ini yang menurut saya sangat penting secara terbuka," katanya.
Terlebih, pemindahan ibu kota bukan persoalan yang mudah, sebab di dalamnya juga melibatkan pemindahan para karyawan.
Jika mereka pindah maka pihak mana yang akan membiayai, juga kehidupan keluarga karyawan yang bertempat di Jawa Barat, Jakarta, atau daerah lainnya.
Ditambah dengan perlunya pemindahan sarana dan prasarana, inilah alasan diperlukannya perbincangan publik.
Pentingnya masukan dari masyarakat, dialog publik diperlukan karena pemindahan ibu kota harus dengan perencanaan yang sangat matang.
"Tapi tidak hanya perencanaan secara matang, namun juga melibatkan masyarakat. Sekali lagi pemilik negara ini adalah rakyat, jadi ini sangat perlu adanya pembicaraan publik." tutur Musni Umar.***
