Network
PR BEKASI - Kementerian Sekertariat Negara Pratigno menjelaskan alasan pengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita.
"Temuan dari BPK di bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan tahun 2020 dengan rekomendasi pengelolaan yang lebih dari Kemensetneg untuk menjadi aset yang dikuasai negara," kata Sekertaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, Rabu, 7 April 2021.
Sebelum temuan BPK,Kementrerian Sekertariat Negara juga menawarkan sejak lama pengarahan kepda pengelola TMII agar meningkatkan kualitas layanan. Kemudian, audit dilakukan terhadap pengelolaan TMII.
Baca Juga: Bikin Pemotretan Telanjang di Dubai, Para Model Wanita dan Fotografer yang Terlibat Dideportasi
Tim legal audit dari Fakultas Hukum UGM yang juga ikut masuk ke dalam TMII, kemudian BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) masuk untuk audit finansial, dan terakhir ada temuan dari BPK.
Dengan berbagai temuan dari rekomendasi, Kemensetneg mengajukan untuk mengambil alih kembali pengelolaan TMII.
Setelah dari kementerian Sekertariat Negara, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presien Nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan TMII.
Baca Juga: Menko Airlangga Ingatkan Pengusaha untuk Wajib Bayar THR Idul Fitri 1442 H
Menteri Sekertaris Negara Pratikno menegaskan, TMII sejak dahulu merupakan aset milik negara di bawah kementerian Sekertariat Negara.
