Network
PR BEKASI - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut menyoroti keputusan PT Pelni yang membatalkan kegiatan Kajian Ramadhan di lingkungannya karena pengisi acara tersebut dinilai berpaham radikal.
Refly Harun mengungkapkan, sepertinya di negeri ini koruptor tidak menjadi terlalu dikhawatirkan kehadirannya ketimbang penceramah yang dituding radikal.
“Jangan-jangan kita lebih khawatir dengan penceramah ketimbang koruptor,” kata Refly Harun, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter miliknya @ReflyHZ, Minggu, 11 April 2021.
Jangan2 kita lebih khawatir dengan penceramah ketimbang koruptor...— Refly Harun (@ReflyHZ) April 10, 2021
Bukan hanya Refly Harun, keputusan pembatalan acara kajian Ramadhan tersebut juga turut disorotti oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.
Anwar Abbas mempertanyakan bukti tudingan PT Pelni yang menyebut para pengisi acara di kajian Ramadhan tersebut berpaham radikal
“Lalu pertanyaan saya, apa yang salah? Saya minta bukti, apa buktinya mereka radikal? Bagi saya ini belum bisa saya terima," ujar Anwar Abbas.
Baca Juga: Vaksinasi di Bulan Ramadhan Tak Masalah, Dokter: Respons Imun 2 Kali Lebih Efektif Saat Berpuasa
Bahkah, Anwar Abbas juga mengancam akan mengirimkan surat protes ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas tudingan perusahaan BUMN tersebut, bila tidak ada kejelasan maupun bukti dari indikasi paham radikal dari para pemateri di acara itu.
