Network
PR BEKASI - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, ikut menanggapi polemik yang berkecamuk perihal dicopotnya salah seorang pejabat di PT Pelni.
Pejabat tersebut dikabarkan dicopot dari jabatan disebabkan ingin mengadakan kajian Ramadan yang diadakan secara daring sebelum mendapat izin.
Menanggapi hal itu, Said Didu menyebut ada banyak persoalan yang saat ini menyelimuti BUMN.
Baca Juga: Sambangi Cholil Nafis, Komisaris Pelni Minta Maaf terkait Pembatalan Kajian karena Dinilai Radikal
Dia pun meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, agar menertibkan pimpinan dan karyawan BUMN.
"Bapak Menteri BUMN @erickthohir yang terhormat, saat banyak BUMN yang sedang menghadapi persoalan, mohon perkenankan Bapak menertibkan pimpinan dan karyawan BUMN," katanya.
Dilanjutkan olehnya, kalau pemimpin dan karyawan tersebut telah menghalangi umat Islam di BUMN untuk menjalankan ibadah dan syiar mereka.
"Yang menghalangi umat Islam di BUMN dalam menjalankan ibadah dan syiar Islam demi ketenangan dan kemajuan BUMN," katanya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @msaid_didu pada Minggu, 11 April 2021.
Bapak Menteri BUMN @erickthohir yth, saat banyak BUMN yg sedang menghadapi persoalan, mohon perkenan Bapak menertibkan pimpinan dan karyawan BUMN yg menghalangi umat islam di BUMN dalam menjalankan ibadah dan syiar islam demi ketenangan dan kemajuan BUMN.— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 10, 2021
Said Didu juga mengharapkan Erick Thohir masih memegang teguh harapannya untuk mengelola BUMN dengan akhlak.
"Berharap agar Bapak Menteri BUMN @erickthohir masih berpegang pada harapan Bapak bahwa "BUMN harus dikelola dengan akhlak"," paparnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan harapannya untuk meminta agar direksi PT Pelni mencabut sanksi yang dikenakan kepada karyawan mereka.
"Semoga Bapak berkenan meminta agar Direksi PELNI mencabut sanksi kepada karyawan yang ingin melakukan pengajian bulan suci Ramadhan, karena hal tersebut bukan pelanggaran," ucap Said Didu.
Selain Said Didu, politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik juga ikut bersuara mengenai polemik tersebut.
Dia mengatakan bahwa, apabila direksi PT Pelni memilih konsekuensi keliru, seperti melarang kegiatan umat dari semua agama di tempatnya.
Maka, disebutnya, tindakan yang dilakukan itu sudah melampaui kewenangan mereka.
"Kebebasan beragama dijamin konstitusi dan hanya bisa diatur oleh UU -- bukan oleh selembar surat keputusan direksi," katanya.
Dia menambahkan, PT Pelni yang telah melarang semua kajian selama Ramadan telah terikat pada konsekuensi yang salah, yaitu melarang kegiatan umat semua agama di Pelni.
"Bila tidak, itu akan menerbitkan tuduhan mendiskriminasi, merusak kerukunan sosial, dan menggerus etos kebhinekaan. Jangan!," ucap Rachland Nashidik.***
