Network
"Jokowi itu sudah mengeluarkan Perpres untuk BRIN sejak tanggal 31 Maret 2020, setahun yang lalu, tetapi Perpres itu sampai setahun kemudian tetap tidak diundangkan oleh Kemenkumham," ucapnya.
"Kemudian ternyata Presiden Jokowi malah mengirim surat perubahan nomenklatur kepada DPR untuk menggabungkan Kemenristek dengan Kemendikbud," sambung Hersu.
Hersu mengatakan, yang juga menjadi sorotan publik adalah, untuk perubahan seserius itu hanya cukup waktu 10 hari.
"Itu hanya cukup waktu 10 hari, 10 hari sudah ditandatangani oleh DPR," tuturnya.
Baca Juga: Warganet Kecam Pernikahan Pasangan Sesama Jenis di Thailand, Mempelai Mengaku Kebingungan
Hersu pun kemudian menyoroti perubahan sikap Jokowi soal BRIN ini.
"Kalau kita lihat kok Pak Jokowi berubah sikap padahal sebelumnya ingin membuat Perpres tentang BRIN, tiba-tiba mau mengubah nomenklaturnya. Ini kan sebenarnya yang dimaksud jelas bahwa ini adalah permainan PDIP," ucapnya.
Apalagi kata Hersu, jika membaca pernyataan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menegaskan BRIN akan semakin kuat di bawah naungan Presiden Jokowi, ini memperkuat pernyataannya tersebut.
"Kan kalau Istana Teuku Umar (kediaman Megawati Soekarnoputri) belum setuju, walaupun Istana Negara setuju, 'Sorry ya gua masih denger Istana Teuku Umar', kira-kira begitu kan," tuturnya.
Baca Juga: Selama Ramadhan 2021, Masjid Istiqlal Tak Selenggarakan Buka dan Sahur Bersama tapi Bolehkan Tarawih
