Jadi, sambung Rocky Gerung, semua kalkulasi itu sudah selesai, apalagi bagi seseorang yang betul-betul tahu anatomi kekuasaan seperti pemilik PT Jhonlin, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.
Karena, kata Rocky Gerung, Haji Isam pernah terlibat dalam proyek memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Maka dari itu dia yakin Haji Isam telah mengerti seluk-beluk kekuasaan, khususnya KPK.
Baca Juga: Siap-siap! Polri Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2021 Sampai 25 April, Ini Sasaran Pelanggarannya
"Orang semacam Haji Isam tentu cerdas sekali untuk melihat peluang memanfaatkan lembaga-lembaga itu tuh dan mungkin perusahaan truk yang bakal disewa dia udah tau dari dua bulan yang lalu," ucapnya.
Jadi inilah yang terjadi, ujar Rocky Gerung, kalau sinyal dari Jokowi itu sejak awal tidak ada niatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja KPK.
"Maka kelemahan KPK akibat revisi UU KPK dua tahun yang lalu, justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mencuri harta negara dan menyogok oknum-oknum demi kelangsungan bisnis," ujarnya.
"Kan ini semua berawal dari KPK yang dilemahkan sehingga moral publik juga menganggap, yaudah itu satu paket dan dengan sendirinya itu akan terjadi," sambung Rocky Gerung.
Maka dari itu, Rocky Gerung mengatakan, yang perlu disalahkan adalah Istana karena memberi kewenangan pada KPK untuk membatalkan kasus.
"Jadi sesuatu yang sebetulnya bisa kita prediksi kalau lembaga-lembaga penegak hukum itu diperlemah, maka dengan sendirinya mereka yang ingin mencari keuntungan dari kejahatan justru bersorak-sorak," ungkapnya lagi.