Baca Juga: Banyak Pengeluaran di Bulan Ramadhan? Begini Tips Cermat Mengatur Keuangan dari Ahli
Rocky Gerung pun kemudian membeberkan fakta yang terjadi saat ini. Menurutnya, jalan buntu yang dihadapi KPK dalam menyelidiki kasus suap Ditjen Pajak ini semakin mempertegas sesuatu.
Bahwa, kata Rocky Gerung, kalau bukan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), itu dipastikan mentok seperti saat ini, kasusnya adalah kasus pengembangan seorang pejabat di Dirjen Pajak yang menerima suap.
Sementara ketika terjadi OTT juga tidak memberikan keadialn, ungkap Rocky Gerung, hukumannya menjadi ringan, seperti kasus korupsi bansos Juliari P Batubara.
Baca Juga: Cegah Pemudik Jelang Larangan Mudik, Polda Metro Jaya Bakal Jaga 16 'Jalan Tikus' di DKI Jakarta
"Jadi betul-betul kita melihat KPK itu sebenarnya lembaga yang dulu kita harapkan banyak sekarang jadi benar-benar tidak berdaya," ucapnya.
Menurutnya, jika sekarang diukur apakah rezim Jokowi berhasil dalam penegakkan hukum atau tidak, salah satu faktornya adalah yaitu KPK. Lembaga yang sewaktu reformasi diwajibkan untuk bersih dan netral.
"Jadi kalau KPK dilemahkan dan kasus-kasus yang seharusnya cepat diproses juga diperpanjang serta mereka yang tertangkap tangan tidak memperoleh hukuman yang bisa melegakkan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: DKI Masuk Daftar Kota dengan Biaya Hidup Termahal di Dunia, Wagub: Tidak Ada yang Mahal di Jakarta
"Itu artinya rezim ini memang lebih buruk dari rezim yang lalu, bahkan lebih buruk dari rezim awal reformasi itu," sambung Rocky Gerung.