Network
PR BEKASI - Polemik yang berkisar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih belum surut. Kali ini isu tersebut menyeret nama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Tak hanya hilangnya nama-nama tokoh penting dari Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi isu yang ramai diperbincangkan saat ini, tetapi juga Pendidikan Pancasila yang dihapus.
Berbagai tanggapan pun berhembus kencang di media sosial dari para netizen dan para tokoh di Indonesia yang memberikan komentar.
Baca Juga: Sebut Ada Upaya Benturkan Pemerintahan Jokowi dan PBNU, Ferdinand Hutahaean: NU Tak Seperti Kelompok Radikal
Salah satunya adalah tokoh Papua, Christ Wamea, yang menyinggung nama dari anggota BPIP Romo Susetyo.
Dia mengatakan, Pancasila dihapus dari pelajaran wajib tetapi tak ada tanggapan yang diberikan oleh Romo politik di BPIP.
"Pancasila dihapus dari pelajaran wajib oleh Kemendikbud, kok omo politik di BPIP tdk ada komentar," kata Christ Wamea, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @PutraWadapi pada Kamis, 22 April 2021.
Baca Juga: Nekat Kabur dan Bongkar Kebejatan Korea Utara, Wanita Ini Mengaku Jadi Sasaran Pembunuhan Rezim Kim Jong Un
Dia menambahkan bahwa Romo yang juga dikenal sebagai budayawan kenapa tak berkomentar saat ada sejarah yang dihapus dan dibelokan.
"Romo politik juga katanya budayawan kok ada sejarah yg dihapus dan dibelokan rompol (Romo politik) diam juga," tambah Christ Wamea.
"Nanti banjir baru rompol ribut. Katanya BPIP mau membumikan pancasila," kata Christ Wamea melanjutkan.
Baca Juga: Soal Polemik Vaksin Nusantara, IDI: Jangan Dipolitisasi, Itu Kurang Sehat
Kebijakan Kemendikbud yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) yang tak mencantumkan Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah atau pelajaran wajib juga turut disesalkan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
Bamsoet menyatakan bahwa Kemendikbud sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan Pancasila dan Bahasa Indonesia ditanamkan kepada seluruh peserta didik.
Sebab, dijelaskan Bamsoet, hal itu agar menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta Tanah Air semenjak dini.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 22 April 2021: Tes DNA Reyna Terungkap hingga Aib Elsa Dibongkar Pak Purnomo, Nino Murka?
Dinilainya, keputusan tersebut tidak selaras dengan UU tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pendidikan Dasar dan Menengah.
Di mana dalam kebijakan tersebut mewajibkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah atau pelajaran wajib.
"PP SNP tersebut dibuat tanpa informasi yang lengkap dan pertimbangan yang mendalam, serta mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap Pancasila dan Bahasa Indonesia," ujar Bamsoet.***
