Network
PR BEKASI - Mantan Staf Ahli Presiden, Refly Harun mengapresiasi Ustaz Abdul Somad (UAS) yang menggalang donasi untuk membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala-402 yang tenggelam di perairan Bali.
Karena ajakan UAS tersebut, Refly Harun berterima kasih sekaligus menyebut pendakwah kondang tersebut berjiwa nasionalisme tinggi.
"Terimakasih kepada UAS yang telah menginisiasi ini, mudah-mudahan teman-teman dan juga saya menjadi bagian dari partisipasi tersebut. Ini membuktikan bahwa seorang UAS memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi," ucapnya.
Baca Juga: UAS Ajak Patungan Beli Kapal Selam, Beka Ulung: Niat Baik Harus Dihargai, Tapi Ada Cara Lain yang Lebih Baik
Mantan Komut Pelindo I itu juga berharap bahwa di bawah ajakan UAS, umat Muslim di Indonesia dapat membuktikan bahwa mereka bisa membantu negara dalam berbagai aspek.
"Mudah-mudahan apa yang diinisiasi oleh UAS berbuah hasil maksimal, mampu membeli kapal selam yang baru menggantikan apa yang sudah tenggelam," kata Refly Harun.
"Juga mampu membuktikan bahwa umat Islam Indonesia di bawah permintaan, tuntunan, dan atas pimpinan UAS, mampu mewujudkan hal itu," katanya menambahkan seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 27 April 2021.
Baca Juga: Ramai-ramai Bangunkan Bocah yang Tertidur Pulas di Dalam Mobil, Warganet: Pecahkan Kacanya, Nyawa Anak Mahal!
Sementara dari analisis politiknya, Refly Harun menyampaikan bahwa ajakan UAS tersebut adalah sindiran keras bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada awal tahun ini meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah
"Analisis politiknya langsung mengarah kepada seorang petinggi yang minta wakaf dari umat. This is a matter of trust, soal kepercayaan dan soal kepada siapakah umat itu mau mengikuti imbauan atau saran atau permintaan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Refly Harun pun menceritakan pengalaman UAS yang selalu ditolak di berbagai tempat saat berdakwah karena dianggap bertentangan dengan pemerintahan, bahkan UAS kerap disebut sebagai radikal oleh sejumlah pihak yang menolaknya.
Baca Juga: Soroti Kondisi Pandemi Covid-19 di India, WHO Sebut Jika Lengah Bisa Terjadi di Sejumlah Negara
"Jadi tidak seharusnya beliau di-stop sana, di-stop sini karena dianggap radikal dan juga berseberangan dengan pemerintah," ujar Refly.
Padahal, menurutnya, kritis itu adalah hak warga negara dan bukan berarti tidak cinta negara. Justru, kata Refly, masyarakat yang bertentangan, mencintai negara dengan cara kritis terhadap pemerintahan untuk memberikan evaluasi.
Sebagai contoh, Refly Harun menyebut Wakil Presiden, Ma'ruf Amin yang mengakui bahwa demokrasi di era Jokowi turun.
Baca Juga: Disebut Belum Ada Izin, Habib Rizieq Shihab Mengaku Belum Dapat Penyuluhan Kemenag Soal Izin Pondok Pesantren
"Sebagai contoh misalnya, bagaimana demokrasi kita surut dalam masa pemerintahan Jokowi, diakui sendiri oleh wakil presiden, ada datanya. Bagaimana korupsi dan pemberantasan korupsi kita yang makin buruk," ungkapnya.
"Itu terbukti dengan indeks persepsi korupsi, kemudian indeks pembangunan manusia kita tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara. Padahal dulu kita termasuk negara besar di Asia Tenggara yang disegani," ungkap Refly Harun menambahkan.
Maka dari itu, Refly Harun mengatakan bahwa mengkritik bukan berarti karena tidak suka dengan pemerintahan, tetapi karena cinta negara.
Baca Juga: Selamat! UI Juarai Kemitraan di Asia Tenggara versi THE Impact Rankings 2021
Dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak mudah tersinggung dengan ajakan UAS ini. Karena tidak sedikit yang menganggap bahwa ajakan UAS tersebut adalah bentuk ledekan terhadap pemerintah.
"Dinamika politik itu terjadi sehari-hari, jangan membuat kita menjadi bangsa yang mudah tersinggung dan terpecah belah. Anggap semua itu sebagai peran masing-masing. Toh dunia ini panggung sandiwara di mana setiap orang punya peranan," tutup Refly Harun.***
