Network
PR BEKASI – Pemerintah diminta untuk memasukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua ke dalam kategori tindakan separatisme dan terorisme.
Selama ini KKB Papua diduga telah menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror terhadap masyarakat Papua.
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat ditemui di Jakarta pada Selasa, 27 April 2021.
Baca Juga: Ironis! Pengacara Munarman: Padahal Dia Selama Ini Bentengi Anak Muda dari Terorisme
“Mereka juga menimbulkan rasa takut yang mencekam secara meluas. Korban dari masyarakat sipil dan aparat negara,” juga menimbulkan kerusakan obyek vital strategis," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Diketahui, perbuatan yang dilakukan oleh KKB Papua tersebut dapat didefinisikan dalam UU nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Dalam UU,tersebut, terorisme diartikan sebagai tindakan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.
Baca Juga: Halau Pemudik, Jalur Mudik di Wilayah Bekasi dan Karawang Ini Sudah Dijaga Ketat Polisi
Selain itu, terorisme menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain.
Terorisme juga mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional".
Guspardi Gaus menyesalkan adanya serangkaian kekerasan yang terjadi di wilayah Papua yang dilakukan kelompok KKB Papua semakin brutal dan tidak terkontrol.
Baca Juga: Mulai Pukul 10.00 WIB, Berikut Jadwal dan Lokasi Pemadaman Listrik di Bekasi Hari Ini, Rabu 28 April 2021
“Kejadian Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, tewas ditembak dalam insiden yang terjadi pada Minggu, 25 April 2021 menambah daftar panjang tindakan KKB yang bertindak di luar peri-kemanusiaan,” katanya.
Karena itu, dia menilai Pemerintah harus mengambil langkah tegas memberantas KKB dan menyeret para pelaku ke pengadilan agar di hukum semaksimal mungkin.
Menurut dia, tindakan yang dilakukan KKB di Papua ini tidak boleh semakin meluas dan penanganan-nya tidak boleh berlarut-larut.
Baca Juga: Munarman Diringkus Densus 88, Niluh Djelantik: Baik-baik di Sana, Jangan Nakal Lagi
Politisi PAN itu meminta Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang berbeda dengan optimal dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua.
Karena ada banyak faksi yang terdapat pada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan faksi organisasi separatisme lainnya,” katanya.
Guspardi Gaus menilai penguatan fungsi dan peran intelijen negara di Papua perlu dimaksimalkan untuk memetakan, mengetahui dan memutus mata rantai organisasi KKB serta menghentikan alur pasokan senjata.
Baca Juga: Pernah Samakan Munarman dengan Nazi, Dedek Uki: Islam Digunakan Sebagai Alat Propaganda, Itu Penistaan!
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua itu juga mengatakan, TNI perlu melakukan langkah melokalisasi untuk menutup dan mempersempit ruang gerakan separatisme agar dapat lebih mudah ditangani.
“Saat ini yang masih menonjol masih pendekatan keamanan. Ini penting, namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting,” katanya.
Baca Juga: Duel Chelsea vs Real Madrid Berakhir Imbang, Timo Werner Jadi Biang Kerok The Blues Gagal Menang
Dia menilai pelibatan warga Papua dalam proses tersebut juga mutlak dilakukan dan diyakini bahwa mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.
Karena itu, menurut dia, Pemerintah harus sungguh-sungguh mengatasi akar masalah di Papua dan dapat menciptakan rasa aman serta harmoni bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.***
