Network
PR BEKASI - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai bahwa keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua harus segera ditumpas karena mengancam keamanan negara.
Meski demikian, Ahmad Sahroni mengingatkan bahwa penumpasan KKB di Papua jangan sampai membabi buta dan harus dilakukan sesuai aturan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ahmad Sahroni menilai, penumpasan KKB di Papua tanpa memperhatikan aturan HAM, bisa mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia.
Baca Juga: Tak Percaya Ada Babi Ngepet, Lutfi Agizal: Silakan Datang ke Rumah Gue, Ada Duit Cash di Brankas
"KKB harus ditumpas, namun jangan membabi buta, tetap dengan etika, dan jangan melanggar HAM sehingga bisa mencoreng nama Indonesia," kata Ahmad Sahroni di Jakarta, Kamis, 29 April 2021, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Menurut Ahmad Sahroni, dalam melaksanakan aksi penumpasan KKB di Papua, tindakan TNI-Polri harus sesuai dengan aturan HAM, serta dilakukan dengan taktis, terencana, dan tetap dalam koridor yang berlaku.
Apalagi menurutnya, berbagai aksi yang dilancarkan KKB di Papua sudah sangat keterlaluan dan mengancam keamanan negara, sehingga harus ditumpas sampai ke akar-akarnya, tapi jangan sampai membabi-buta.
"KKB dalam menjalankan aksinya memang benar-benar keterlaluan dan mengancam keamanan berbangsa kita. Karena itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, KKB harus ditangkap seluruhnya sampai ke akar-akarnya," kata Ahmad Sahroni.
Ahmad Sahroni juga meminta para personel keamanan tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang dilancarkan KKB dan tetap fokus menjalankan tugasnya dalam menumpas kelompok tersebut.
Menurutnya, pembunuhan perwira tinggi TNI dan anggota Brimob Polri merupakan tindakan provokasi dari KKB di Papua, sehingga TNI-Polri harus pintar-pintar untuk menumpas kelompok tersebut.
"Jangan sampai kita terprovokasi melakukan serangan membabi buta yang justru kelompok ini harapkan untuk mendiskreditkan kita di mata dunia," ujar Ahmad Sahroni.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa bersikap tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukan perbuatan yang melanggar HAM, mengingat sudah banyak korban jiwa akibat KKB.
Bambang Soesatyo menuturkan, negara berkewajiban merespons dengan tegas aksi KKB yang selama ini selalu memerangi negara.
Hal itu bisa dilihat dari adanya insiden pembunuhan Kabinda Papua, sejumlah prajurit TNI-Polri, warga sipil, hingga pembakaran sekolah, rumah, dan properti lain milik masyarakat.
"Kalau sekarang negara mau bertindak tegas, apakah itu melanggar HAM? Ini bukan soal pengabaian HAM. Ini soal keselamatan rakyat. Memangnya para pembunuh rakyat itu peduli HAM?," kata Bambang Soesatyo.
Bambang Soesatyo juga menegaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI, dengan menumpas habis KKB di Papua.
"Yang penting para pembunuh, anggota gerakan separatis dan teroris yang tidak peduli HAM itu musnah, dan rata dulu," ujarnya.
"Sehingga rakyat Papua bisa hidup tenang dan damai kembali. Jika ada yang mempersoalkan statement saya soal HAM kita bicarakan kemudian, sebagai pimpinan MPR saya siap pasang badan dan bertanggung jawab," kata Bambang Soesatyo.***
