Risma Sebut 21 Juta Penerima Bansos Berdata Ganda, Benny Harman: di Era Jokowi, Lebih Kejam dari Teroris

- 1 Mei 2021, 11:29 WIB
Mensos Risma (kanan) sebut ada 21 juta penerima bansos berdata ganda, Benny Harman (kiri) sebut era Jokowi lebih kejam dari teroris.
Mensos Risma (kanan) sebut ada 21 juta penerima bansos berdata ganda, Benny Harman (kiri) sebut era Jokowi lebih kejam dari teroris. /Antara/pikiran rakyat/Irwan Suherman

PR BEKASI - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benediktus Kabur Harman turut menanggapi laporan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait penerima bantuan sosial (bansos) berdata ganda.

Sebelumnya, Risma diketahui sempat menyebutkan penerima bansos berdata ganda berjumlah 21 juta data penerima.

Risma kemudian melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk perbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Juga: Selain Tolak UU Cipta Kerja, Ini Tuntutan Para Buruh dalam Aksi Demo Hari Ini

"Jadi, kami melaporkan karena memang untuk data itu sudah masuk di dalam Stranas KPK yang harus kami tindaklanjuti juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Kemudian setelah saya menjadi menteri," ujar Risma, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi hal tersebut, Benny Harman mengatakan KPK harus kuat dan tegar jika laporan Risma terbukti benar.

"Ini yang dilaporkan Risma ke KPK, 21 juta data ganda penerima Bansos. Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar," kata Benny Harman.

Selain itu, Benny Harman menilai kejahatan mencuri rakyat di siang bolong adalah bentuk kejahatan yang lebih kejam dari teroris di era Jokowi.

Baca Juga: 'Pasukan Setan' akan Diterjunkan di Papua, JS Prabowo: Semoga Pengirimannya setelah Lebaran

"Inilah kejahatan extra ordinary itu. Di era Jokowi berkuasa. Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong," ucap Benny Harman dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Sabtu, 1 Mei 2021.

Untuk informasi, Risma juga sempat meminta kepada KPK agar melakukan perkembangan dan perbaikan data berdasarkan kajian KPK.

Baca Juga: Nekat Mudik Pakai Travel Gelap? Kemenhub Ungkap Empat Risiko Berbahaya Ini

"Saya berkonsentrasi untuk bagaimana perbaikan data bisa sesegera mungkin karena ini menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial," kata Risma.

Ia mengatakan bahwa sampai April 2021 kemarin, pihaknya telah menonaktifkan 21 juta data ganda.

"Alhamdulilah sesuai janji saya, April kami bisa selesaikan perbaikan datanya dan hasilnya seperti sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data itu ganda dan kemudian kami 'tidurkan'," kata Risma.

Oleh karena itu, Risma meminta pemda untuk merekomendasi untuk diberikan bansos agar lebih tepat sasaran.

"Sehingga kemudian karena ada 21 juta yang kami 'tidurkan', kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kami tampung dan kami berikan bantuan," ujar Risma.***

Editor: Rinrin Rindawati

Sumber: ANTARA Twitter


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x