Network
PR BEKASI - Nampaknya belakangan telah terjadi perbedaan antara keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal pencairan THR Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2021.
Petisi penolakan pencairan THR pun muncul akibat dari perbedaan yang muncul tersebut.
Mulanya pemerintah ingin mencairkan tunjangan hari raya secara penuh. Namun Menkeu Sri Mulyani mengumumkan bahwa pencairan THR PNS 2021 tidak penuh alias hanya berupa gaji pokok (gapok) dan tunjangan melekat atau tanpa tunjangan kinerja (tukin) dan insentif lainnya.
Baca Juga: Pernah Mati Suri Selama 12 Jam karena Sakit Komplikasi, Reza Arap: Bangun-bangun Udah di Kamar Mayat
Sementara di sisi yang lain, beredar kabar bahwa pencairan tukin di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilakukan secara tidak tanggung-tanggung, yakni sebanyak empat kali sebelum THR diberikan.
Informasi ini juga dibahas dalam kolom komentar petisi penolakan pencairan THR PNS 2021.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung mengakui bahwa sejak dahulu Kemenkeu memang selalu mendapatkan keistimewaan.
"Dari dulu juga Kemenkeu selalu diistimewakan sistem penggajiannya karena dianggap harus bekerja keras dengan ketelitian dan segala macam," ungkapnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 6 Mei 2021.
Baca Juga: Pertahankan Rekor atas Real Madrid, Thomas Tuchel: Kami Layak Menang meski Sempat Menderita
