Network
Namun menurut Rocky Gerung, keistimewaan yang diterima Kemenkeu adalah hal yang wajar karena beban kerja dari kementerian tersebut bisa dibilang lebih berat daripada kementerian lain.
"Hal yang normal, insentif diberikan pada wilayah-wilayah yang beban kerjanya itu mengandung risiko lebih besar, itu hal yang standar," ucapnya.
Tetapi jika sudah membahas soal THR, seharusnya, kata Rocky Gerung, itu adalah kewajiban yang dibayarkan pemerintah kepada seluruh PNS secara adil dengan nilai yang sama.
"THR itu kan udah standar, gak perlu lagi dihitung dari insentif si pegawai," ujarnya.
"Jadi sebetulnya kalau dikaitkan dengan pemberian THR, kemudian atas dasar itu Kemenkeu memilih untuk mengunggulkan pegawainya. Itu artinya pegawai Kemenkeu mau merayakan lebaran lebih panjang dari ASN lain karena uangnya lebih banyak, kan bukan begitu," sambung Rocky Gerung.
Tetap saja, kata Rocky Gerung, kebutuhan orang-orang saat lebaran sama jika menyangkut soal THR.
Namun terlepas dari itu, dirinya mengatakan bahwa saat ini tindak tanduk pemerintah seolah-olah menunjukkan bahwa negara sedang mengalami krisis keuangan.
"Memang menunjukkan bahwa penghematan itu akhirnya menimbulkan kecurigaan karena Golkar mungkin menilai bahwa ada yang gak bener di dalam cara pengelolaan keuangan soal THR ini," tuturnya.
Baca Juga: Pastikan Kesiapan Larangan Mudik 2021, Puan Maharani Tinjau Titik Penyekatan di Cirebon
