Network
"Tapi karena gak punya akses untuk mempersoalkan akuntansinya, maka langsung disamber pada isu yang lebih besar bahwa Jokowi sebenarnya gak setuju itu. Jadi isu politiknya lebih dahulu diucapkan daripada isu akuntansinya," tutup Rocky Gerung.
Sebelumnya, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus kader Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun menilai bahwa terdapat perbedaan antara keinginan Jokowi dan Sri Mulyani terkait formula pencairan THR PNS 2021.
"Pencairan THR ASN 2021 dengan formulasi yang berbeda antara PP dengan PMK pencairan ini modus baru yang dibuat oleh SMI sebagai Menteri Keuangan. Ada perbedaan antara keinginan Presiden Jokowi di PP dengan PMK yang dibuat SMI sebagai Menkeu," ucapnya.
"Saya tidak tahu apa motivasi Menkeu membuat formulasi yang berbeda. Ini jelas kontroversial," kata Misbakhun menambahkan.
Baca Juga: Najwa Shihab Rutin Dengarkan Al-Quran Selama Dirawat di Rumah Sakit, Turuti Pesan Sang Ayah
Kemudian terkait petisi pencairan THR PNS 20201, Misbakhun menilai hal itu merupakan suara hati pada abdi negara yang merasa diperlakukan tidak adil.
Petisi yang dimulai oleh akun bernama Romansyah H ini sudah diteken setidaknya 19.050 akun dari target 25.000 akun. Petisi THR PNS ditujukan kepada Presiden Jokowi, Menteri Keuangan, serta Ketua dan Para Wakil Ketua DPR.
Misbakhun menyampaikan bahwa di lingkungan Kemenkeu terdapat istilah anak tiri dan anak kandung yang ditujukan kepada masing-masing unit eselon I atau direktorat.***
