Network
PR BEKASI - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali mengungkapkan penilaiannya terhadap tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Novel Baswedan menilai, pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan tersebut banyak yang bermasalah.
"Berkaitan TWK yang digunakan untuk menyingkirkan 75 pegawai terbaik KPK tersebut sangatlah bermasalah," kata Novel Baswedan, Selasa, 11 Mei 2021, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Novel Baswedan menuturkan, pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan bermasalah karena digunakan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang telah berbuat nyata dalam melawan musuh negara.
"Hal tersebut karena TWK digunakan untuk menyeleksi pegawai KPK yang telah berbuat nyata bagi bangsa dan negara Indonesia melawan musuh negara yang bernama korupsi, bukan baru hanya berwawasan saja," tutur Novel Baswedan.
Sebagai salah satu orang yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut, Novel Baswedan masih mengingat jelas, pertanyaan apa saja yang ada dalam tes tersebut.
"Kebetulan saya disebut sebagai salah satu dari 75 pegawai KPK yang katanya tidak lulus TWK tersebut, dan saya masih ingat apa saja pertanyaan dan jawaban saya dalam tes tersebut," kata Novel Baswedan.
Beberapa pertanyaan yang dinilainya bermasalah antara lain, "Apakah saudara setuju dengan kebijakan pemerintah tentang kebijakan tarif dasar listrik (TDL)?".
Lalu, "Bila Anda menjadi ASN, lalu bertugas sebagai penyidik, apa sikap Anda ketika dalam penanganan perkara diintervensi, seperti dilarang memanggil saksi tertentu dan sebagainya?".
Kemudian, Novel Baswedan juga mengaku diberi pertanyaan, "Apakah ada kebijakan pemerintah yang merugikan Anda?".
Novel Baswedan lantas menilai, pertanyaan-pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan itu tidak cocok digunakan untuk menyeleksi pegawai negara yang telah bekerja lama, terutama yang bertugas di bidang pengawasan terhadap aparatur atau penegak hukum, apalagi terhadap pegawai KPK.
"Pegawai-pegawai KPK tersebut telah menunjukkan kesungguhannya dalam bekerja menangani kasus-kasus korupsi besar yang menggerogoti negara, baik keuangan negara, kekayaan negara, dan hak masyarakat. Hal itu semua merugikan negara dan masyarakat," ujar Novel Baswedan.
Menurutnya, tes wawasan kebangsaan akan relevan bila digunakan untuk seleksi calon pegawai dari sumber "fresh graduate".
Namun, juga tidak dibenarkan menggunakan pertanyaan yang menyerang privasi, kehormatan, atau kebebasan beragama.
"Dengan demikian, menyatakan tidak lulus TWK terhadap 75 pegawai KPK yang kritis adalah kesimpulan yang sembrono dan sulit untuk dipahami sebagai kepentingan negara," ucapnya.
"Sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa tes TWK bukan seperti tes masuk seleksi tertentu yang itu bisa dipandang sebagai standar baku. Terlebih, ternyata pertanyaan-pertanyaan dalam tes TWK banyak yang bermasalah," ujar Novel Baswedan.***
