Network
PR BEKASI - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Moeldoko menilai, arahan Jokowi tersebut semakin menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga KPK, agar dapat bekerja secara maksimal dalam memberantas korupsi.
"Saya pikir arahan presiden terkait alih status KPK sebagai ASN semakin menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga KPK," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu, 26 Mei 2021, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
"Agar dapat bekerja secara maksimal sesuai tugasnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia," sambungnya.
Terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang sampat saat ini menjadi polemik, Moeldoko mengajak semua pihak melihatnya sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan.
Menurutnya, TWK selama ini sudah berjalan, tidak hanya di ranah KPK tapi juga di semua lembaga yang menjalani proses alih status menjadi ASN.
"Sekali lagi, ini (TWK) sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk kalangan BUMN," ujar Moeldoko.
Baca Juga: Bunga Zainal Geram Sang Suami Disebut Kakeknya: Emak-emak Suka Pada Gak Ngaca!
"Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tapi juga di lembaga lain terjadi seperti itu, bahkan di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) juga ada. Begitu TWK mereka tidak lolos, kenapa itu tidak ribut? Tapi di KPK ribut?," sambungnya.
Terkait mekanisme TWK yang menjadi perdebatan, Moeldoko menekankan harus dipastikan disusun dengan lebih baik.
"KSP (Kantor Staf Presiden) merekomendasikan untuk melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang sudah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinekaan Indonesia," kata Moeldoko.
Moeldoko juga menuturkan bahwa saat ini diperlukan berbagai skenario untuk perbaikan terhadap mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang.
Moeldoko juga menegaskan bahwa TWK harus diperkuat dari waktu ke waktu, karena persoalan wawasan kebangsaan bisa naik turun lantaran ancamannya semakin keras.
"Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia. Bangsa ini sungguh kadang kehilangan akal sehat," ujar Moeldoko.
Terakhir, Moeldoko mengajak seluruh pihak untuk menyudahi energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK, karena yang dibutuhkan saat ini adalah sikap bijak semua pihak dalam menyikapi semua situasi.
"Kita tahu ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja dan menindak koruptor dengan tidak pandang bulu," tuturnya.
"Termasuk pencegahan korupsi, kita sudah mempunyai instrumennya yaitu strategi pencegahan korupsi. Maka saatnya KPK kembali konsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya, kita dukung sepenuhnya, masyarakat mendukung sepenuhnya," kata Moeldoko.***
