Network
PR BEKASI - Wakil Ketua Lembaga Perekonomian PBNU Umar Hasibuan atau akrab disapa Gus Umar mengaku heran dengan Juru Bicara (Jubir) Menteri Pertahanan RI (Prabowo Subianto) Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyatakan bahwa proyek pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) tak akan membebani APBN.
Dahnil menegaskan bahwa rencana pembelian alutsista itu tak akan mengganggu rencana belanja pemerintah lainnya. Sebab, dananya bersumber dari pinjaman luar negeri alias mengutang.
Menanggapi hal tersebut, melalui akun Twitter miliknya, @UmarChelsea75, Gus Umar menyebut Jubir Prabowo tersebut adalah jubir paling konyol sedunia.
Karena, sambung Gus Umar, uang untuk membayar utang tersebut juga pada akhirnya berasal dari uang rakyat yang diambil melalui pajak.
"Jubir Bowo: Pembelian alutsista tak membebani negara karena pinjaman luar negeri," kata Gus Umar.
"Emang kalau minjem, ketika bayar pakai duit pribadi Bowo? Nggak kan? Pakai duit dari bayar pajak rakyat juga kan? Jubir paling konyol sejagat," ucapnya menambahkan sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Rabu, 2 Juni 2021.
Baca Juga: Polda Metro Bakal Kaji Ulang Sanksi Sita Sepeda Bagi Pesepeda yang Keluar dari Jalur Khusus
Respons senada juga datang dari pakar ekonomi, Ninasapti Triaswati yang menilai, utang sebesar US$124,99 miliar atau setara Rp1.749 triliun atau Rp1,7 kuadriliun, jelas akan menjadi beban negara.
Dia mengatakan utang sebesar itu akan membuat utang negara makin menumpuk. Apalagi di masa pandemi ini utang makin bengkak akibat pembangunan infrastruktur dan penanganan Covid-19.
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah tembus Rp6.445,07 triliun per Maret 2021. Jumlahnya melonjak Rp1.253 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp5.192 triliun.
"Jadi, tambahan utang sebesar Rp1,7 kuadriliun akan menggelembungkan utang pemerintah," tuturnya.
Oleh sebab itu, ia menilai sebaiknya pengadaan alutsista dilakukan secara bertahap. Terlebih, saat ini kemampuan pengumpulan pendapatan negara dari perpajakan menurun akibat pandemi Covid-19.
Ia mengatakan dampak utang sebesar itu terhadap APBN akan sangat luas.
Baca Juga: Bongkar Borok Said Didu Beli Pesawat China Saat di BUMN, Ferdinand: Orang Ini Memalukan
"Jelas merupakan beban berat bagi generasi muda saat ini yang akan dibayar mereka di masa depan," ujarnya.
Terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menuturkan, terlepas dari nominal pengadaannya, segala belanja yang dilakukan oleh kementerian akan menjadi tanggung jawab APBN.
Oleh sebab itu, penarikan utang tersebut tentu akan berdampak pada keuangan negara.
Baca Juga: Relawan Ganjarist Deklarasikan Dukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024
Hal lain yang perlu diwaspadai adalah pinjaman luar negeri memiliki risiko nilai tukar karena dilakukan dalam bentuk valuta asing (valas).
Jika tidak dilakukan hedging (lindung nilai), maka ada potensi nilai utang asing bertambah terlebih apabila saat jatuh tempo nanti, nilai tukar rupiah melemah.
"Hal lain, yang perlu diperhatikan bahwa pinjaman multilateral ada commitment fee yaitu biaya yang harus ditanggung, apabila pinjaman yang sudah disepakati, tidak dicairkan sesuai kesepakatan awal," ucapnya.
Meskipun, dia mengatakan bahwa bunga utang luar negeri, baik pinjaman bilateral maupun pinjaman multilateral lebih ringan.
Jika dikomparasikan dengan bunga di SBN sekitar 6-7 persen, maka bunga pinjaman luar negeri relatif lebih rendah di kisaran 1-2 persen.
Baca Juga: Bak KPK, Menag Yaqut Akan Sertifikasi Wawasan Kebangsaan Semua Penceramah Agama, Teddy: Terimakasih
Selain itu, ia menuturkan pemerintah perlu memastikan pengelolaan utang luar negeri di Kementerian Pertahanan.
Pasalnya, kementerian di bawah komando Prabowo Subianto itu merupakan salah satu kementerian yang mempunyai (kredit yang yang belum ditarik atau direalisasikan) cukup besar, mencapai US$3,3 miliar pada kuartal IV 2020 berdasarkan data yang dikantonginya.***
