Network
PR BEKASI – Founder Barikade Gus Dur, Priyo Sambadha mengungkapkan sikap Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang patut diteladani.
Kali ini, Priyo Sambadha membeberkan momen ketika Presiden Gus Dur dilengserkan paksa dari jabatannya.
Saat itu Gus Dur mengutus seorang menteri untuk mengurus surat pengantar kepindahan dirinya dari Istana Merdeka yang berada di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Sebut Hamas Suka Bohong dan Giring Opini Publik, Gus Dur: Hamas Gak Mau Akui Israel
Priyo Sambadha bercerita bahwa Lurah Gambir saat itu nyaris pingsan karena diminta membuat surat pengantar untuk seorang presiden.
Hal tersebut disampaikan Priyo Sambadha melalui cuitan di akun pribadinya @PSambadha pada 7 Juni 2021.
"FYI saja. Ketika Presiden #GusDur dilengserkan paksa dan harus meninggalkan istana, beliau mengutus seorang menterinya untuk mengurus surat pengantar pindah dari Lurah Gambir, baru beliau meninggalkan istana," kata Priyo Sambadha sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter-nya, Selasa, 8 Juni 2021.
Baca Juga: Innalillahi! Juru Bicara Gus Dur, Wimar Witoelar Meninggal Dunia akibat Sepsis dan Kegagalan Organ
"Lurah Gambir nyaris pingsan ketika dimintain surat untuk Presiden tersebut," ujar Priyo Sambadha melanjutkan.
Sikap tersebut, kata Priyo Sambadha menunjukan bahwa kendati Gus Dur memiliki jabatan presiden, tetapi tetap memposisikan dirinya sebagai warga negara, yakni, warga negara yang patut dan mengikuti prosedur yang berlaku.
"Ini menunjukkan sikap Presiden #GusDur bahwa beliau tetap menempatkan dirinya sebagai warga negara biasa meskipun jabatannya Presiden. Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan," kata Priyo Sambadha.
Priyo Sambadha masih mengingat bagaimana raut muka Lurah Gambir saat itu.
Bahkan Lurah Gambir itu masih tidak percaya dengan apa yang telah didengarnya.
Baca Juga: Ajak Masyarakat Tolak Islam Nusantara dan Keburukan NU, Kyai Najih: Gus Dur Itu yang Mulai
"Setelah beberapa saat terdiam, saya masih ingat raut muka dan pertanyaan dari Pak Lurah Gambir saat itu, 'Mohon izin, mohon maaf bapak-bapak. Ini beneran serius?'," ujar Priyo Sambadha.
Pada cuitan lainnya, Priyo Sambadha menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden kedudukannya sama di mata hukum.
"Pada prinsipnya, presiden dan wapres itu bukan atau tidak termasuk sebagai simbol negara. Di mata hukum, kedudukan mereka setara dengan warga negara lainnya. Tak perlu ada ada pasal khusus." tutur Priyo Sambadha.***
