"Itu masalahnya, kalau kita merasa diintimidasi oleh negara, negara tidak mencerdaskan, barulah kita mengatakan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang tidak amanah," tutur Refly Harun.
Namun untuk mengatakan amanah atau tidak memerlukan sebuah indikator yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Tapi sekali lagi kalau kita bikin program tandingan 3 periode, tolak Jokowi Prabowo itu sah secara konstitusional," katanya.
"Sama sahnya Qodari berkampanye untuk mengatakan dukung Jokowi Prabowo 2024, yang tahapannya harusnya tahapan amandemen," ujar Refly Harun.***